Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-Pera) mengajukan usul program prioritas pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang akan dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 sebesar Rp 33,31 triliun.
Adapun dana tersebut akan dibagi untuk 4 prioritas infrastruktur. Yang pertama bakal ditujukan untuk infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi seperti program kedaulatan pangan akan diusulkan mendapatkan anggaran sebesar Rp 8,45 triliun.
"Anggaran ini digunakan untuk pengembangan dan pengelolaan irigasi, pembangunan dan rehabilitasi waduk, pengendalian banjir dan pengamanan pantai, serta pengembangan air baku untuk penyediaan air bersih," ujar Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono saat menghadiri rapat kerja pembahasan RAPBN 2015 di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara untuk pemenuhan infrastruktur dasar, Kementerian PU-Pera mengalokasikan Rp 3,71 untuk proyek pembangunan rumah dan Rp 5,40 triliun untuk permukiman termasuk untuk pengembangan kawasan perbatasan.
"Ketiga, anggaran Rp 10 triliun untuk kesenjangan antar wilayah. Seperti pembangunan infrastruktur jalan dan pembangunan jalan wilayah perbatasan, baik menuju perbatasan dan sejajaran dengan perbatasan," ujar Basuki.
Untuk program konektivitas dianggarkan sebesar Rp 5,75 triliun untuk pembangunan jalan bebas hambatan (Tol). "Termasuk pembangunan jalan tol akses Pelabuhan Tanjung Priok dan jalan akses pelabuhan di Sorong (Papua), Kuala Tanjung (Sumatera Utara), dan Maloy (Kalimantan Timur)," sambungnya.