Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015, dana untuk PMN dianggarkan sebesar Rp 7,3 triliun, yang dialokasi untuk empat BUMN dan tiga lembaga keuangan internasional. BUMN dan lembaga keuangan dunia yang memperoleh suntikan modal negara tersebut meliputi PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), PT Geo Dipa Energi, dan PT PAL Indonesia, International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), International Fund for Agricultural Development (IFAD), dan (3) International Development Association (IDA).
Sementara dalam dokumen Nota Keuangan dan Rancangan APBN Perubahan (RAPBNP) 2015 yang diusulkan ke parlemen, pemerintah menganggarkan PMN sebesar Rp 72,97 triliun bagi 40 BUMN yang merupakan peningkatan alokasi paling besar dibandingkan pos belanja lainnya.
"Meningkatnya pembiayaan utang tersebut terutama untuk membiayai meningkatnya pengeluaran pembiayaan non-utang terutama untuk PMN. Hal ini berakibat terhadap meningkatnya jumlah utang Pemerintah," tulis pemerintah dalam dokumen tertulis tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah berdalih penambahan PMN tersebut bertujuan agar BUMN sebagai agen pembangunan diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung terwujudnya program sembilan program prioritas nasional (Nawacita).
Program prioritas yang didukung oleh BUMN tersebut antara lain melalui program peningkatan kedaulatan pangan, pembangunan infrastruktur dan maritim, pembangunan industri pertahanan nasional, dan mendukung industri kedirgantaraan. Ke-40 BUMN yang akan mendapat jatah PMN adalah : Perum Bulog, PT Pertani, PT Sang Hyang Seri, PT Perikanan Nusantara, Perum Perikanan Indonesia, PT Garam, PT Rajawali Nusantara Indonesia, PTPN III, PTPN VII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII, dan PT Permodalan Nasional madani (PNM), PT Angkasa Pura II, PT ASDP, PT Pelni, PT Djakarta Lloyd, PT Hutama Karya, Perum Perumnas, PT Waskita Karya Tbk, PT Adhi Karya Tbk, PT Dok dan Perkapalan Surabaya, PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, PT Industri Kapal Indonesia, PT Pelindo IV, PT KAI, PT Bank Mandiri, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, PT Sarana Multi Infrastruktur, dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad; PT Krakatau Steel, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT Aneka Tambang, dan PT Perusahaan Pengelola Aset.
(ags/ags)