Tujuh Perusahaan Antri Bangun Pembangkit Listrik Jokowi

Galih Gumelar, CNN Indonesia | Kamis, 29/01/2015 15:36 WIB
Dua dari tujuh perusahaan yang menyatakan minat sudah menyebutkan komitmen investasi sebesar US$ 20,45 miliar untuk membangun pembangkit listrik di Indonesia. Kepala BKPM Franky Sibarani. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memastikan ada tujuh perusahaan telah menyatakan minatnya untuk ikut mengerjakan proyek pembangkit listrik berkapasitas 35 ribu megawatt (MW) yang akan dibangun Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Tujuh perusahaan tersebut telah menyambangi kantor BKPM sejak Oktober 2014 hingga 23 Januari 2015 dan menyatakan siap memenuhi ketentuan yang disyaratkan pemerintah untuk dapat mengikuti tender pembangunan pembangkit.

Kepala BKPM Franky Sibarani menyebutkan tujuh perusahaan tersebut berasal dari Tiongkok, Korea Selatan, India, Jepang, dan Portugal. "Tiga dari tujuh perusahaan tersebut sudah melaksanakan komitmen dengan nilai investasi mencapai US$ 20,45 miliar. BKPM akan melakukan pendampingan agar investor yang sudah menyatakan minat ini bisa segera merealisasikan investasinya," ujar Franky melalui siaran pers, Kamis (29/1).

Menurut Franky, tiga dari tujuh investor tersebut berasal dari Tiongkok. Dua diantaranya telah menyatakan siap menanamkan investasi sampai US$ 20,45 miliar.


Menyadari banyaknya investor yang akan berinvestasi di sektor ketenagalistrikan, BKPM akan mempercepat proses investasi melalui sosialisasi proses perizinan listrik di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pusat dan memfasilitasi percepatan perizinan investasi listrik yang selama ini terhambat.

"Proses percepatan perizinan sektor listrik kita lakukan dengan menguji secara langsung SOP yang saat ini berlaku di PTSP pusat. Tentu dengan koordinasi petugas penghubung kementerian atau lembaga terkait di PTSP pusat. Setelah itu, kami fasilitasi investor listrik yang mengalami hambatan," tambah Franky.

Sebelumnya dalam pertemuan investor sektor ketenagalistrikan yang dihelat BKPM, para investor menilai masalah perizinan lahan merupakan penghambat utama dalam terealisasinya investasi ini mengingat adanya tumpang tindih status tanah antara kawasan hutan dan kepemilikan tanah masyarakat.

Sepanjang 2014, BKPM mencatat penanaman modal asing senilai US$ 1,25 miliar terdiri dari 118 proyek untuk sektor listrik, gas, dan air bersih. Sedangkan untuk penanaman modal dalam negeri, investasi pada sektor listrik, gas, dan air bersih pada 2014 mencapai Rp 36,29 triliun dengan 68 proyek yang dilakukan.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengaku telah menempatkan satu orang pejabat eselon I dan staf untuk membantu penyelesaian izin investasi ketenagalistrikan di BKPM.

“Kalau dulu mengurus izin listrik harus keliling dari satu Kementerian ke Kementerian lain, nanti tinggal diselesaikan disana saja” ujar Sudirman. (gen)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK