"Kami setuju saja dikenakan bea keluar. Namun kami mohon agar tidak diturunkan threshold (ambang batas harga pengenaan BK) karena itu nantinya kontraproduktif," ujar Direktur Eksekutif Gapki Fadhil Hasan di Kantornya, Jumat (30/1).
Fadhil sudah mengendus rencana Kementerian Perindustrian menurunkan threshold BK CPO. Rencana ini dinilai kontraproduktif dengan program hilirisasi industri sawit.
"Memang wacana Kementerian Perindustrian untuk menurunkan batas bawah harga CPO yang dikenakan bea keluar ini agak membingungkan tujuannya. Ketidakpastian seperti ini bisa menghasilkan sinyal buruk bagi investasi kelapa sawit," tutur Fadhil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fadhil Hasan menilai penetapan ambang batas harga BK CPO sebesar US$ 750 per metrik ton sudah ideal bagi industri kelapa sawit. Karenanya, dia meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru mengoreksi threshold tersebut.
Gapki mencatat rata-rata harga CPO pada 2014 berkisar US$ 818,2 per metrik ton, turun 2,8 persen dibandingkan dengan rata-rata harga tahun sebelumnya US$ 841,71 per metrik ton. Kendati demikian, memasuki bulan Oktober 2014 hingga Desember 2014, harga CPO anjlok di bawah US$ 750 per metrik ton sehingga bebas BK.
(ags/ags)