REI Minta Batas Pembebasan PPn untuk Rusunami Dinaikkan
Galih Gumelar | CNN Indonesia
Kamis, 05 Feb 2015 01:11 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengenaan pembebasan pajak pertambahan nilai bagi rusunami dengan batas Rp 4 juta per meter persegi dinilai asosiasi pengusaha properti sangat memberatkan sektor usaha ini jika pemerintah menginginkan tambahan pembangunan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) di kawasan perkotaan.
Maka dari itu, asosiasi menginginkan peningkatan batas pembebasan PPn jika memang pemerintah inginkan tambahan unit rusunami.
"Memang Rusunami ini kita masih dikenakan bebas PPn di angka Rp 4 juta per meter persegi. Tapi masalahnya angka jual rusunami sudah di atas angka tersebut, sehingga kalau bisa dinaikkan angka batas pembebasan PPn-nya," ujar Ketua Kehormatan Real Estate Indonesia Teguh Satria.
Ia menjelaskan bahwa untuk melakukan konstruksi rusunami, pengembang juga dibebankan pajak lain baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini dinilai Teguh akan memberikan disinsentif bagi industri properti yang khusus mengembangkan rusunami bagi kawasan urban.
"Selain unitnya dikenakan PPn, juga ada BPATB, dan PPh juga. Selain itu beli material juga dikenakan PPn dimana terdapat 175 industri yang terkait di dalamnya. Bagaimana kita bisa membangun tambahan unit rusunami kalau pengembangnya juga dibebankan banyak pajak seperti ini," katanya.
Kini rusunami di Jakarta memiliki harga rata-rata Rp 9 juta per meter persegi. Maka dari itu, Teguh meminta pemerintah untuk mengkaji ulang batas pembebasan PPn dengan nilai di atas harga rata-rata tersebut.
"Misalnya Rp 10 juta per meter persegi kalau pemerintah serius untuk mengembangkan high rise building di daerah perkotaan. Sehingga, pemerintah perlu lakukan sinkronisasi kebijakan, jika ingin menambah unit rusunawa ya permudah pembangunannya, bukan malah melemahkannya," tutur Teguh.
Pada tahun ini REI diberi tugas oleh pemerintah untuk membangun 211.128 unit rumah tapak dan 20.000 unit rusunami di seluruh Indonesia. Prioritas pembangunan rusunami akan dilakukan di kawasan kota dengan populasi lebih dari dua juta penduduk. (ded/ded)
Maka dari itu, asosiasi menginginkan peningkatan batas pembebasan PPn jika memang pemerintah inginkan tambahan unit rusunami.
"Memang Rusunami ini kita masih dikenakan bebas PPn di angka Rp 4 juta per meter persegi. Tapi masalahnya angka jual rusunami sudah di atas angka tersebut, sehingga kalau bisa dinaikkan angka batas pembebasan PPn-nya," ujar Ketua Kehormatan Real Estate Indonesia Teguh Satria.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Selain unitnya dikenakan PPn, juga ada BPATB, dan PPh juga. Selain itu beli material juga dikenakan PPn dimana terdapat 175 industri yang terkait di dalamnya. Bagaimana kita bisa membangun tambahan unit rusunami kalau pengembangnya juga dibebankan banyak pajak seperti ini," katanya.
"Misalnya Rp 10 juta per meter persegi kalau pemerintah serius untuk mengembangkan high rise building di daerah perkotaan. Sehingga, pemerintah perlu lakukan sinkronisasi kebijakan, jika ingin menambah unit rusunawa ya permudah pembangunannya, bukan malah melemahkannya," tutur Teguh.
Pada tahun ini REI diberi tugas oleh pemerintah untuk membangun 211.128 unit rumah tapak dan 20.000 unit rusunami di seluruh Indonesia. Prioritas pembangunan rusunami akan dilakukan di kawasan kota dengan populasi lebih dari dua juta penduduk. (ded/ded)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK