BTN Targetkan Pertumbuhan Kredit 19 Persen Tahun Ini
Safyra Primadhyta & Giras Pasopati | CNN Indonesia
Senin, 09 Feb 2015 11:02 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank Tabungan Negara (BTN) menargetkan pertumbuhan kredit sekitar 19 persen pada tahun ini atau mencapai Rp 125 triliun. Perseroan juga membidik penurunan non performing loan (NPL) atau kredit macet di bawah 3 persen.
Direktur Utama BTN Maryono menuturkan pihaknya membukukan oustanding kredit sebesar Rp 115 triliun per akhir 2014. Perolehan tersebut, kata Maryono, tumbuh sekitar 15-16 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
"Tahun ini, (pertumbuhan kredit) bisa 18 persen-19 persen atau pada kisaran Rp 125 triliun," ujar Maryono di Jakarta, Jumat (6/2).
Meski target kredit meningkat, Maryono juga optimistis level kredit macet BTN bisa berada di bawah 3 persen pad akhir 2015. Sebagai informasi, NPL gross BTN per September 2014 mencapai 4,85 persen, sedangkan NPL net 3,63 persen.
"Tahun 2014, kami yakin kredit macet BTN bisa berada di bawah 4 persen," kata Maryono.
Meski bunga fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bakal turun, Maryono menyatakan margin bunga BTN masih bisa terbantu melalui kredit pemilikan rumah (KPR) non subsidi yang saat ini porsinya mencapai 57 persen dari portofolio KPR BTN.
"Nantinya program sejuta rumah bisa menambah omset pendapatan bunga kami. Ditambah lagi pendapatan bunga dari KPR non subsidi yang bunganya mengikuti pasar," jelas Maryono.
Kendati program sejuta rumah belum ada keputusan pemerintah, tetapi Maryono menilai konsep pengembangannya sudah jelas. Menurutnya sejuta rumah yang akan dibangun nanti terdiri dari 600 ribu rumah subsidi, 250 ribu rumah non subsidi, dan 150 ribu rumah rakyat.
Tahun ini, BTN juga tengah memproses berbagai sumber pendanaan untuk membiayai kreditnya. Selain melalui penjajakan dari lembaga-lembaga pemerintah seperti BPJS Kesehatan, BTN juga punya rencana untuk mencari pinjaman bilateral dari Bank Dunia. Selain itu, BTN juga tetap mempertahankan rencana penerbitan obligasi dan sekuritisasi aset.
"Sebenarnya, dengan sekuritisasi saja sudah aman. Kami juga kan bekerjasama dengan dana pensiun," imbuhnya.
Pengamat Ekonomi Yanuar Rizky menilai program sejuta rumah bisa jadi potensi bisnis bagi BTN. Hal tersebut, kata Yanuar, mengingat BTN punya brand awareness pembiayaan perumahan.
"Namun, perlu diingat juga, yang jadi kendala saat ini adalah pengetatan likuiditas. Dan perebutan likuiditas bagi pembiayaan perumahan bakal terjadi antar sesama bank BUMN," ungkap Yanuar.
Butuh Rp 1.200 Triliun
Maryono menaksir kebutuhan pembiayaan untuk menjawab kekurangan hunian di Indonesia bisa mencapai Rp 1.200 triliun untuk beberapa tahun mendatang. Hitungan tersebut berdasarkan backlog perumahan saat ini yang mencapai sekitar 13,6 juta unit dengan rata-rata harga rumah Rp 120 juta.
Dari backlog yang ada, lanjut Maryono, pembangunan rumah untuk rakyat hanya bisa mencapai sebanyak 300-400 ribu per tahun. Hal itu karena ada beberapa permasalahan.
“Yang pertama mengenai keterbatasan lahan dan harga tanah yang cepat naik. Kedua, pembangunan rumah juga mengalami permasalahan perizinan yang lama dan minimnya infrastruktur,” ujarnya.
Dia menembahkan permasalahan lainnya adalah pembiayaan yang pada umumnya berasal dari industri perbankan. Maryono menyatakan pihaknya siap menjadi integrator dalam mengatasi kelangkaan rumah.
"Kami yang sudah berdiri selama 65 tahun, selalu dipercaya pemerintah untuk membiayai rumah subsidi," jelas Maryono.
Ketua Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Indonesia (LPP3I) Zulfi Syarif Koto meminta pemerintah membuat Keputusan Presiden (kepres) untuk menunjuk PT Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR) bagi masyakat berpenghasilan rendah (MBR) formal dan non formal.
"Pemerintah perlu membuat kepres yang menunjuk dan menugaskan BTN sebagai bank penyalur bagi pemberian KPR baik bagi MBR formal maupun non formal," ujar Zulfi kepada CNN Indonesia, Minggu (8/2).
Menurutnya, kepres tersebut perlu ada untuk memberikan kepastian hukum skema pembiayaan perumahan bagi MBR non formal yang selama ini sulit mendapatkan akses kredit perumahan dari perbankan.
Ia menilai BTN sebagai bank yang sudah berpengalaman dalam menyalurkan kredit perumahan namun perlu dibantu dari sisi pendanaan.
"Tapi BTN kan masih kekurangan dana," tambahnya.
Meskipun ia tidak menyebutkan nilainya, kredit perumahan yang disalurkan BTN ke MBR non formal selama ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) sehingga jumlahnya kecil.
Oleh karena itu, ia menyarankan dana yang menganggur, seperti dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sebaiknya ditempatkan ke BTN untuk disalurkan sebagai kredit perumahan rakyat.
Nantinya, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan BTN untuk membentuk lembaga penjamin KPR yang ditujukan bagi MBR non formal. (ags/ags)
Direktur Utama BTN Maryono menuturkan pihaknya membukukan oustanding kredit sebesar Rp 115 triliun per akhir 2014. Perolehan tersebut, kata Maryono, tumbuh sekitar 15-16 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
"Tahun ini, (pertumbuhan kredit) bisa 18 persen-19 persen atau pada kisaran Rp 125 triliun," ujar Maryono di Jakarta, Jumat (6/2).
Meski target kredit meningkat, Maryono juga optimistis level kredit macet BTN bisa berada di bawah 3 persen pad akhir 2015. Sebagai informasi, NPL gross BTN per September 2014 mencapai 4,85 persen, sedangkan NPL net 3,63 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski bunga fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bakal turun, Maryono menyatakan margin bunga BTN masih bisa terbantu melalui kredit pemilikan rumah (KPR) non subsidi yang saat ini porsinya mencapai 57 persen dari portofolio KPR BTN.
Kendati program sejuta rumah belum ada keputusan pemerintah, tetapi Maryono menilai konsep pengembangannya sudah jelas. Menurutnya sejuta rumah yang akan dibangun nanti terdiri dari 600 ribu rumah subsidi, 250 ribu rumah non subsidi, dan 150 ribu rumah rakyat.
Tahun ini, BTN juga tengah memproses berbagai sumber pendanaan untuk membiayai kreditnya. Selain melalui penjajakan dari lembaga-lembaga pemerintah seperti BPJS Kesehatan, BTN juga punya rencana untuk mencari pinjaman bilateral dari Bank Dunia. Selain itu, BTN juga tetap mempertahankan rencana penerbitan obligasi dan sekuritisasi aset.
"Sebenarnya, dengan sekuritisasi saja sudah aman. Kami juga kan bekerjasama dengan dana pensiun," imbuhnya.
Pengamat Ekonomi Yanuar Rizky menilai program sejuta rumah bisa jadi potensi bisnis bagi BTN. Hal tersebut, kata Yanuar, mengingat BTN punya brand awareness pembiayaan perumahan.
"Namun, perlu diingat juga, yang jadi kendala saat ini adalah pengetatan likuiditas. Dan perebutan likuiditas bagi pembiayaan perumahan bakal terjadi antar sesama bank BUMN," ungkap Yanuar.
Butuh Rp 1.200 Triliun
Maryono menaksir kebutuhan pembiayaan untuk menjawab kekurangan hunian di Indonesia bisa mencapai Rp 1.200 triliun untuk beberapa tahun mendatang. Hitungan tersebut berdasarkan backlog perumahan saat ini yang mencapai sekitar 13,6 juta unit dengan rata-rata harga rumah Rp 120 juta.
Dari backlog yang ada, lanjut Maryono, pembangunan rumah untuk rakyat hanya bisa mencapai sebanyak 300-400 ribu per tahun. Hal itu karena ada beberapa permasalahan.
“Yang pertama mengenai keterbatasan lahan dan harga tanah yang cepat naik. Kedua, pembangunan rumah juga mengalami permasalahan perizinan yang lama dan minimnya infrastruktur,” ujarnya.
Dia menembahkan permasalahan lainnya adalah pembiayaan yang pada umumnya berasal dari industri perbankan. Maryono menyatakan pihaknya siap menjadi integrator dalam mengatasi kelangkaan rumah.
"Kami yang sudah berdiri selama 65 tahun, selalu dipercaya pemerintah untuk membiayai rumah subsidi," jelas Maryono.
Ketua Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Indonesia (LPP3I) Zulfi Syarif Koto meminta pemerintah membuat Keputusan Presiden (kepres) untuk menunjuk PT Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR) bagi masyakat berpenghasilan rendah (MBR) formal dan non formal.
"Pemerintah perlu membuat kepres yang menunjuk dan menugaskan BTN sebagai bank penyalur bagi pemberian KPR baik bagi MBR formal maupun non formal," ujar Zulfi kepada CNN Indonesia, Minggu (8/2).
Menurutnya, kepres tersebut perlu ada untuk memberikan kepastian hukum skema pembiayaan perumahan bagi MBR non formal yang selama ini sulit mendapatkan akses kredit perumahan dari perbankan.
Ia menilai BTN sebagai bank yang sudah berpengalaman dalam menyalurkan kredit perumahan namun perlu dibantu dari sisi pendanaan.
"Tapi BTN kan masih kekurangan dana," tambahnya.
Meskipun ia tidak menyebutkan nilainya, kredit perumahan yang disalurkan BTN ke MBR non formal selama ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) sehingga jumlahnya kecil.
Oleh karena itu, ia menyarankan dana yang menganggur, seperti dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sebaiknya ditempatkan ke BTN untuk disalurkan sebagai kredit perumahan rakyat.
Nantinya, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan BTN untuk membentuk lembaga penjamin KPR yang ditujukan bagi MBR non formal. (ags/ags)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK