Menhub Jonan Diminta Perkuat Otoritas Pelabuhan

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Koodinator Bidang Kemaritiman meminta Menteri Perhubungan Ignasius Jonan untuk memperkuat wewenang otoritas pelabuhan (port authority).

Hal ini dilakukan sebagai bagian dari perbaikan tata kelola pelabuhan yang merupakan salah satu target penting Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

"Kami menyetujui untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yaitu otoritas pelabuhan itu adalah regulator, itu di bawah Menteri Perhubungan," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo usai menghadiri rapat koordinasi di kantornya, Jakarta, Senin (2/3).

Otoritas pelabuhan bertugas untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan semua kegiatan di pelabuhan sesuai dengan Undang-Undang. Diantaranya yang terkait dengan bea cukai dan operator pelabuhan. Selain itu, otoritas pelabuhan juga bertugas memantau hal-hal terkait perizinan.

"Karena dalam memberikan izin bea masuk kan ada risiko barang itu benar atau tidak, barang itu terkontaminasi atau tidak dan sebagainya," lanjut Indroyono.

Menurut Indroyono, selama ini kinerja otoritas pelabuhan belum maksimal karena ada masalah dalam eselonisasi pejabat terkait.

Pilihan Redaksi Dubai Port Ingin Bisa Terus Kelola Petikemas di Tanjung Perak Pemerintah Ingin Pangkas Waktu Tunggu Barang di Pelabuhan Kementerian Keuangan Siap Lelang Jabatan Dirjen Bea Cukai

"Yang sekarang belum maksimal karena eselonnya lebih rendah daripada yang lain. Kalau anda pangkatnya rendah kemudian harus pimpin yang pangkatnya tinggi pusing juga kan," tuturnya.

Oleh karena itu, Indroyono memastikan akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. (gen)