Sengketa Lahan Kerap Terjadi, Kabinet Bahas Peta Tunggal

Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah menteri Kabinet Kerja berkumpul di kantor Menko Perekonomian guna membahas kebijakan satu peta (one map policy). Kebijakan peta dasar tunggal ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan sengketa pemakaian lahan yang ketap memicu konflik horizontal.

"One map policy itu bisa dan sudah terbukti dapat menyelesaikan banyak hal, misalnya mispersepsi atas tanah dan lahan di kalimantan Tengah yang sudah bertahun-tahun," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan, sebelum mengikuti rapat koordinasi di kementerian itu, Kamis (19/3).

Sejauh ini, kata Ferry, baru empat kementerian yang telah membuat nota kesepahaman penggunaan peta tunggal milik Badan Informasi Geospasial (BIG), yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menurutnya, empat kementerian tersebut yang mendesak untuk menyamakan persepsi soal one map policy.

"Kalau Kementerian ESDM punya peta sendiri karena dia punya alat untuk mendeteksi perut bumi. Tapi ke depannya menurut saya perlu juga (menerapkan one map policy).

Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menilai penerapan one map policy mendesak untuk diterapkan mengingat banyak masalah yang timbul akibat perbedaan peta acuan. Badan Perencanaan Pembangunan nasional atau Bappenas dianggap Siti sebagai lembaga yang cocok untuk menjadi koordinator kebijakan one map policy karena bertugas melakukan perencanaan pembangunan.

"Peta memang harus satu, itu penting. Isinya mencakup peta administrasi, jalan, siatem drainase, dan lainnya,” katanya. (ded/ded)