Kebijakan Anggaran Jokowi Dinilai Lebih Agresif Ketimbang SBY

Jakarta, CNN Indonesia -- Kebijakan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dalam mengelola anggaran dinilai lebih agresif dibandingkan apa yang dilakukan Pemerintah era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono. Hal tersebut disampaikan Pengamat Ekonomi Politik Fachry Ali dalam acara diskusi Pengalaman Mengelola Anggaran di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (21/3).

"Kalau melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Jokowi, negara terlihat lebih ambisius sebagai pelaksana dari pembangunan ekonomi. Itu yang disebut dengan personal tendency atau personal ambition," jelas Fachry.

Lebih lanjut, dia memaparkan betapa besarnya anggaran yang disediakan oleh Jokowi di sektor-sektor yang berkaitan dengan kelancaran pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Jokowi, menurut Fachry, mempersempit ruang bagi para sektor swasta.

"Kecenderungan Jokowi saat ini, ingin ciptakan negara yang kemampuan distribusi logistiknya melebihi dari yang lain. Apalagi melihat sebagian besar wilayah Indonesia masih perawan. Makanya anggaran sekarang ini lebih bersifat politis," tegasnya.

Hal tersebut, lanjut Fachry, jelas berbeda dengan yang dilakukan oleh SBY pada periode pemerintahan yang lalu. Menurutnya, SBY-Boediono lebih mengedepankan sistem teknokratis dalam politik anggarannya. Hal tersebut terlihat dari besarnya pertimbangan dan kehati-hatian untuk mencegah terjadinya inflasi.

"SBY-Boediono lebih berhati-hati dalam memainkan politik anggarannya. Menghindari inflasi apabila pengeluaran terlalu besar. Sedangkan, Jokowi terlihat lebih ekspansif, bisa dilihat rupiah sekarang depresif" kata Fachry.

Sebelumnya Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengakui bahwa kinerja pemerintah dalam menggenjot perekonomian nasional masih lemah sepanjang kuartal I 2015.

Pilihan Redaksi Bank Dunia: Target Pajak Indonesia Terlalu Ambisius Jokowi Maklumi Masih Rendahnya Realisasi Penerimaan Pajak Pemerintah Gantungkan Target Produksi Minyak dari Blok Cepu JK: Harga Anjlok, Setoran Minyak Bisa Minus Rp 100 Triliun

Menurut Bambang, hal itu disebabkan oleh belum adanya realisasi belanja barang yang pemerintah lakukan sepanjang tahun ini.

“Konsumsi dan investasi pemerintah baru bisa dilakukan April 2015 untuk mengalirkan uang ke proyek-proyek infrastruktur. Sebab APBNP baru selesai disahkan, dan sesuai jadwal baru April bisa cair,” kata Bambang.

Sepanjang 2015, pemerintah telah mengalokasikan dana belanja negara sebesar Rp 1.984,1 triliun yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.319,5 triliun dan transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 664,6 triliun. (gen)