Jokowi Ingin Jadikan Indonesia Negara Basis Produksi

Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah isu penting dibicarakan Presiden Joko Widodo dalam kunjungan bilateralnya ke Jepang maupun Tiongkok pekan lalu. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengungkapkan, dua isu penting yang dibahas Jokowi meliputi keinginan pemerintah yang akan menyetop ekspor bijih mineral mentah (ore) dengan menjadikan Indonesia sebagai negara basis produksi, serta komitmen pemerintah yang akan melindungi kepentingan nasional dalam pelaksanaan proyek-proyek investasi.

Franky mengungkapkan, adanya pembahasan dua isu ini tak lepas dari rencana pemerintah dalam menyiasati ancaman pengangguran nasional yang diketahui terus meningkat seiring berkurangnya lapangan kerja. Pasalnya, dengan dua cara tadi pemerintah meyakini masalah pengangguran di Indonesia bisa teratasi.

"Jumlah pengangguran kita mungkin bertambah karena ada sekitar 23 juta orang yang bekerja paruh waktu dan kategori setengah penganggur. Masalah ini-lah yang perlu segera dipecahkan melalui investasi yang menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Pemerintah sendiri menargetkan penyerapan 2 juta lapangan kerja setiap tahunnya." kata Franky seperti dikutip dalam keterangan resminya, Minggu (29/3).

Lihat juga: Jokowi Kuatkan Kerjasama Ekonomi Indonesia-Tiongkok

Berdasarkan informasi yang diperoleh, angka pengangguran terbuka Indonesia hingga Agustus 2014 kemarin telah mencapai lebih dari 7 juta orang, dengan angkatan kerja baru di kisaran 2 juta orang per tahun. Pun merujuk pada angka elastisitas tenaga kerja tahun lalu, untuk setiap persen pertumbuhan ekonomi nasional nyatanya hanya menciptakan 160 ribu lapangan kerja, atau jauh menurun ketimbang 2004 dimana setiap 1 persen pertumbuhan menciptakan 450 ribu lapangan kerja.

Berangkat dari hal tersebut, pemerintah pun tengah berupaya menjadikan Indonesia sebagai basis produksi melalui industri bernilai tambah (smelter) guna menyerap tenaga kerja. Disamping itu pemerintah juga akan berkomitmen mendorong para investor untuk tetap menanamkan uangnya di Indonesia dengan melindungi kepentingannya.

“Presiden Jokowi dalam kunjungan ke Jepang dan China menyebutkan Indonesia meminta tidak hanya dijadikan sebagai pasar tapi juga sebagai basis produksi. Presiden juga menegaskan Indonesia tidak lagi mengekspor bahan mentah,” tutur Franky.

Pilihan Redaksi Gencar Cari Investor Asing, Pemerintah Janji Tak Lupakan BUMN Setelah Toyota, Giliran Suzuki akan Investasi Rp 13 Triliun Di Depan Jokowi, Toyota Janji Tambah Investasi Rp 20 Triliun

Perlindungan Kepentingan Nasional

Terkait komitmen perlindungan kepentingan nasional, Franky bilang, pemerintah akan mengedepankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pelaksana proyek infrastruktur dalam rangka meningkatkan bisnis industri komponen nasional. Akan tetapi, pemerintah masih akan tetap menawarkan investasi di bidang infrastruktur, pengembangan kawasan industri dan industri maritim kepada para investor.

Ini dilakukan untuk bisa mensinergikan antara BUMN dan investor asing seperti Tiongkok yang diketahui tertarik menggarap sektor infrastrutur Indonesia. "Dalam proyek jalur kereta api (railway) di mana Presiden Jokowi sempat meninjau proyek serupa di China, ada bagian komponen yang diproduksi BUMN dalam hal ini PT INKA," jelas

Franky lebih jauh menyatakan, perlindungan kepentingan nasional di sektor investasi non infrastruktur tersebut juga akan diwujudkan melalui investasi demi meningkatkan ekspor sekaligus mengurangi impor, dan peningkatan penggunaan komponen lokal di semua sektor investasi.

Khusus terkait industri komponen yang diperkirakan akan naik seiring dengan komitmen investor Jepang, BKPM menyatakan akan mendorong masuknya industri komponen asing yang belum dapat diproduksi di dalam negeri dan menggunakan teknologi baru.

"BKPM akan berkoordinasi dengan Kemenperin dan asosiasi industri komponen nasional untuk menentukan jenis komponen yang boleh dimasuki asing atau tidak", tegas Franky.

Seperti diketahui, saat Presiden Jokowi mengunjungi Jepang tercatat ada komitmen investasi senilai US$ 2,6 miliar dari dua perusahaan otomotif Jepang, Toyota dan Suzuki, masing-masing bernilai US$ 1,6 miliar dan US$ 1 miliar. (dim/dim)