Bupati Merauke Bongkar Praktik Pencurian Ikan di Kawasannya

Jakarta, CNN Indonesia -- Bupati Kabupaten Merauke Papua, Romanus Mbaraka mengungkap praktik pencurian ikan yang kerap terjadi di wilayahnya. Menurutnya, praktik pencurian tersebut sudah sangat terorganisir dan rapih.

"Laut Merauke kalau malam hari seperti kota Jakarta. Artinya kapalnya banyak banget. Didalamnya ada yang legal dan ilegal. Tapi menurut saya lebih banyak ilegal," ujar Romanus saat berdiskusi dengan media di Jakarta, Senin (30/3).

Pilihan Redaksi Dikelola Perusahaan Ikan, Susi Minta Pelabuhan Tikus Dibasmi Bakamla: Alat Pelacak Kapal Hai Fa Sengaja Dimatikan Nasib ABK Indonesia: Terkurung di Laut Angola, Makan Seadanya

Romanus mencontohkan modus operandi pencurian ikan di daerah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dekat Merauke yang mengarah ke praktik pencucian uang. Ia mengatakan di zona perbatasan itu biasanya ada kapal induk asing yang mangkal di zona tersebut menanti pasokan dari kapal-kapal penangkap ikan yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) RI.

"Di ZEE ada mothership (kapal induk) yang notabene entah darimana, dan dia bisa lakukan tidak hanya loading-loading ikan. Tapi juga melakukan loading bahan bakar. Maka bisa terjadi money laundry karena gak ada yang kontrol," katanya.

Menurut Romanus, terdapat aksi pemindahan hasil tangkapan (transhipment) kapal-kapal lokal ke kapal mothership tersebut tanpa adanya izin dan pengawasan. Nantinya hasil tangkapan tersebut akan dibawa dan dijual di luar negeri.

"Misalnya dia lagi kesal dengan bossnya dan dia lagi pengen cari uang dalam waktu instan. Dia pasti langsung jual ikan ke mothership," ujarnya.

Romanus mengatakan, rata-rata pemilik mothership tersebut berasal dari luar negeri. "Rata-rata dari luar negeri, rata-rata kapal Thailand," katanya.

Kekurangan Pengawas

Romanus mengakui selama ini terdapat kelemahan dalam pengawasan laut di Merauke. Menurutnya Merauke yang saat ini memiliki panjang pantai hingga 800 kilo meter tersebut harus menerima tenaga pengawas yang maksimal.

Menurut Romanus, di Merauke sendiri, dulu pernah ada satu kapal dari KKP yang bertugas di wilayah perairan Merauke. Namun, sayangnya kapal tersebut harus ditarik wilayah operasinya sehingga harus berpos di Bitung, Sulawesi Utara. Dan saat ini, di Merauke sama sekali tidak terdapat kapal pengawas laut dari pihak KKP.

Lebih lanjut, Romanus pun mengatakan idealnya Merauke memiliki kapal pengawas dua hingga tiga unit. "Kita harus awasi dari Timika, Asmat, Merauke, sampai ke laut Aru itu pengawasannya harus seperti itu. Kalau mereka lari ke ZEE itu mungkin. Tergantung bagaimana pengawasannya," katanya. (gir)