Fadli Zon Nilai Masih Banyak Penghematan Selain DP Mobil

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR yang berasal dari Partai Gerindra, Fadli Zon, mengatakan tidak tahu soal kebijakan penaikan tunjangan uang muka mobil pejabat. Menurutnya jika hal tersebut dicabut, tidak terlalu berdampak besar karena banyak anggaran lain yang bisa dihemat. 

“Selama ini di setiap masa jabatan selalu ada, baik menteri maupun yang lain, tinggal diselesaikan kewajibannya,” jelasnya di Jakarta, Senin (6/4).

Pilihan Redaksi Negara Harus Bayar Rp 158,8 Miliar untuk DP Mobil Pejabat Merasa Kebobolan, Jokowi Bakal Evaluasi Kebijakan DP Mobil Tolak Kenaikan DP Mobil Pejabat, Jokowi Dianggap Pencitraan DPR: Penaikan Tunjangan DP Mobil oleh Jokowi Lukai Rakyat

“Saya kira mana bisa ada permintaan (penaikan uang muka) begitu, setahu saya tidak ada permintaan begitu. Saya kira normal saja saya juga tidak tahu ada tunjangan seperti itu. Terserah pemerintah saja,” imbuh Fadli.

Dia menilai, jika ingin menghemat anggaran, masih banyak anggaran lain, misalnya menyangkut dana seminar dan diskusi lain-lain, yang momennya banyak. Yang penting, lanjutnya, disamping hemat, juga ada pengalihan dana ke sektor lebih penting.

“Tapi jangan juga menyusahkan rakyat. Misalnya semua barang mau dipajaki. Saya sependapat saja kalau dikontrol masalah tunjangan, tapi kan tidak terlalu besar dibandingkan lainnya,” jelasnya.

“Saya tidak tahu siapa saja yang akan menggunakan fasilitas tunjangan itu. Saya kira, kalau ada tunjangan, yang butuh dan tidak tergantung orangnya juga. Kalau saya dapat, mungkin untuk masyarakat saja, saya jadikan ambulans atau apa,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan dirinya berencana mengevaluasi kembali kebijakan tersebut. Namun, sayangnya dia belum menjelaskan apa langkah yang bakal dia tempuh selanjutnya. Padahal, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan telah diundangkan pada 23 Maret 2015.

Lebih lanjut, naiknya jumlah tunjangan uang muka bagi pembelian mobil menjadi Rp 210,89 juta dari sebelumnya Rp 116,65 juta dinilai menjadi ladang basah para pejabat untuk menggunakannya bagi kepentingan pribadi.

"Penelusuran Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) pada 2010, uang DP mobil tidak dibelanjakan mobil tapi dialokasikan ke yang lain. Biasanya karena sudah dapat mobil mewah," ujar Manajer Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Agung Widadi di kantornya, Jakarta, Minggu (5/4). (gir)