"Pemerintah Republik Tiongkok dan beberapa BUMN di sana untuk bagaimana mengoptimalisasikan kembali, meningkatkan kapasitasnya, sehingga mereka sangat tertarik untuk mengambil alih," ujar Rini di IStana Kepresidenan, Senin (13/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pembangkit listrik yang milik pemerintah nantinya menjadi IPP yang nantinya bisa dikembalikan lagi pada akhirnya menjadi milik PLN. Dalam prosesnya mereka take over dengan meningkatkan kapasitas," tuturnya.
"Malahan pada saat yang sama, PLN dapat dana dari sale and lease back itu sehingga PLN dapat memanfaatkan dana itu untuk pembangunan yang baru. Termasuk untuk yang bagian 35 ribu MW," jelasnya.
Menurut Rini, banyak proyek-proyek pembangkit 10 ribu MW tahap pertama yang kurang maksimal digarap PLN. "Kami mengharapkan bisa sampai 90 persen, ternyata (realisasinya) hanya 60 persen. Detailnya tanya ke direksi PLN," tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah investor asal Tiongkok berminat untuk membangun pembangkit listrik di tanah Air. Sejumlah proyek yang tengah dibidik antara lain pembangkit listrik tenaga nuklir (PTN) senilai US$ 12,5 miliar di Bangka Belitung dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Nunukan, Kalimantan Utara.
(Baca juga: Tiongkok Bidik Investasi PLTA Nunukan 10 Ribu MW)