Sistem Pembayaran Subsidi BBM ke Pertamina Diusulkan Diubah
Diemas Kresna Duta | CNN Indonesia
Selasa, 28 Apr 2015 11:37 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Desakan untuk mengubah sistem penggantian dana subsidi bahan bakar minyak (BBM) kepada PT Pertamina (Persero) makin mengemuka. Selama ini sistem penggantiannya didasarkan pada besar angka BBM yang keluar dari depo Pertamina. Sistem itu dinilai rawan penyelewengan.
"Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah jumlah BBM yang keluar dari depo itu benar-benar sampai di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), atau dengan kata lain tidak ada losses hingga penyelewengan yang akhirnya BBM subsidi dijual ke industri? Padahal penggantian atas penyaluran BBM dari pemerintah ke Pertamina itu mengacu pada catatan di depo lho," ujar Erie Soedarmo, peneliti Pusat Pengkajian Energi Universitas Indonesia, di Jakarta, Selasa (28/4).
Erie menegaskan, adanya praktik penyelewengan dalam pendistribusian BBM khususnya solar bersubsidi bukanlah fenomena yang aneh di usaha penyaluran BBM. Ia mengungkapkan sewaktu menjabat sebagai Direktur Penguasahaan Hilir Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), ia kerap mendapati laporan mengenai praktik yang sangat merugikan negara dan masyarakat tersebut.
Selain lemahnya pengawasan, menurutnya, faktor yang menjadikan praktik penyelewengan ini terus terjadi ialah urung digunakannya sistem Vendor Manage Inventory (VMI) oleh Pertamina yang merupakan salah satu badan usaha penyalur BBM di Indonesia. Padahal, badan usaha seperti PT AKR Corporindo Tbk yang juga dipercaya pemerintah menjadi badan usaha penyalur telah menggunakan sistem ini sejak lama.
"Begitu juga dengan SPN (Surya Parna Niaga) dan Petronas yang dulu pernah beroperasi di sini. Lalu alasannya apa mereka belum juga menggunakan VMI? Apa karena Pertamina dan Hiswana (Himpunan Wiraswasta Nasional) Migas tidak mau? Padahal kalau mau bicara lebih detil, Hiswana Migas itu izin usahanya masih menempel dengan Pertamina," kata Erie.
Sebagai informasi, VMI merupakan salah satu bentuk kerjasama yang ditujukan guna meningkatkan efisiensi inventory dalam hal supply chain. Sejatinya, sistem ini dapat memastikan mengenai jumlah barang yang dikirim dari pihak penyalur ke pengepul hingga diserahterimakan penjual.
Di dalam usaha penyaluran BBM, sistem VMI baru digunakan Pertamina terhadap upaya penyaluran BBM ke sebagian kecil SPBU. Tak pelak, fenomena praktik penyelewangan di usaha penyaluran BBM bersubsidi pun diduga terus terjadi hingga saat ini.
"Tapi bisa juga praktik penyelewengan terjadi karena ulah pelaku usaha yang bekerjasama dengan oknum Pertamina hingga industri. Maka dari itu saya usulkan agar sistem pembayaran (penggantian) subsidi dari pemerintah mulai dihitung ketika BBM disalurkan ke masyarakat melalui noozle (ujung selang dispenser), bukan dari depo," ujar Erie. (dim/ded)
"Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah jumlah BBM yang keluar dari depo itu benar-benar sampai di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), atau dengan kata lain tidak ada losses hingga penyelewengan yang akhirnya BBM subsidi dijual ke industri? Padahal penggantian atas penyaluran BBM dari pemerintah ke Pertamina itu mengacu pada catatan di depo lho," ujar Erie Soedarmo, peneliti Pusat Pengkajian Energi Universitas Indonesia, di Jakarta, Selasa (28/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Begitu juga dengan SPN (Surya Parna Niaga) dan Petronas yang dulu pernah beroperasi di sini. Lalu alasannya apa mereka belum juga menggunakan VMI? Apa karena Pertamina dan Hiswana (Himpunan Wiraswasta Nasional) Migas tidak mau? Padahal kalau mau bicara lebih detil, Hiswana Migas itu izin usahanya masih menempel dengan Pertamina," kata Erie.
Di dalam usaha penyaluran BBM, sistem VMI baru digunakan Pertamina terhadap upaya penyaluran BBM ke sebagian kecil SPBU. Tak pelak, fenomena praktik penyelewangan di usaha penyaluran BBM bersubsidi pun diduga terus terjadi hingga saat ini.
"Tapi bisa juga praktik penyelewengan terjadi karena ulah pelaku usaha yang bekerjasama dengan oknum Pertamina hingga industri. Maka dari itu saya usulkan agar sistem pembayaran (penggantian) subsidi dari pemerintah mulai dihitung ketika BBM disalurkan ke masyarakat melalui noozle (ujung selang dispenser), bukan dari depo," ujar Erie. (dim/ded)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK