May Day, Tuntutan Upah Tinggi dan Produktivitas Rendah

Agust Supriadi, CNN Indonesia | Sabtu, 02/05/2015 09:57 WIB
May Day, Tuntutan Upah Tinggi dan Produktivitas Rendah CEO Twitter Dick Costolo berbincang dengan Staf Ahli Wapres Sofyan Wanandi, ketika berkunjung ke Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, 26 Maret 2015. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kemarin, 1 Mei 2015, jutaan buruh di seluruh dunia turun ke jalan merayakan Hari Buruh Internasional (May Day). Tak terkecuali di Indonesia,  ribuan buruh memadati ruas jalan protokol Ibu Kota untuk menunjukan eksistensi mereka sebagai pelayan pengusaha.

Dalam aksinya, mereka kembali menyuarakan beragam tuntutan klasik. Respon otoritas dan pengusaha pun hampir tak ada beda setiap tahunnya. Ada 11 tuntutan yang digemakan ribuan pekerja, Jumat (1/5), antara lain  penolakan upah murah dan peninjauan upah tiap dua hingga lima tahun sekali, penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing yang tidak sesuai peraturan dan perundang-undangan, kebebasan berserikat, serta penolakan kenaikan harga BBM dan barang.

Mereka juga meminta pemerintah untuk memperbaiki pelayanan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, fasilitas rumah untuk buruh, rumah sakit untuk buruh, transportasi untuk buruh, beasiswa untuk anak buruh, penegakan hukum. Kesemua tuntutan tersebut, menurut kelompok buruh, ada dalam kampanye Presiden Jokowi.


Sofjan Wanandi, Mantan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dapat menghormati tuntutan-tuntutan normatif para buruh di tengah perayaan hari jadi mereka. Namun, dia meminta para pelayan pengusaha itu untuk sadar bahwa kondisi ekonomi nasional saat ini sedang kurang memihak dunia usaha.

"(Mayday) ini perayaan meraka, kami mendukung saja tuntutan pelayan-pelayan ini. Setiap tahun mereka mengajukan tuntutan normatif, tapi kami mau mereka sadar bahwa upah bukan-satu-satunya yang terpenting," ujar Sofjan kepada CNN Indonesia, Sabtu (2/5).

Sofjan, yang kini menjabat sebagai Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla, mengaku tak masalah buruh minta upah tinggi asalkan diimbangi dengan produktivitas yang juga tinggi. Masalahnya, kata Sofyan, produktivitas buruh pabrik di Tanah Air rendah mengingat 60 persen tidak tamat Sekolah Menengah Atas (SMA).

"Mayoritas buruh kita itu unskilled labour, 60 persen itu lulusan SD (Sekolah Dasar) atau SMP (sekolah Menengah Pertama), SMA tidak lulus," ucapnya mengeluh.

Politik Perburuhan Tiongkok
 
Dibandingkan Tiongkok, Sofjan menilai upah buruh di Indonesia sebenarnya lebih murah. Apabila rata-rata upah buruh di dalam negeri US$ 200 per bulan, di Negeri Tirai Bambu para buruh mendapat bayaran US$ 400 per bulan.

"Tapi produktivitas mereka tinggi, dan di sana tidak ada tambahan-tambahan seperti di sini," katanya.

Menurut Sofjan, meskipun rata-rata buruh mendapat upah minimum US$ 200 per bulan, tetapi yang diterima pekerja sebenarnya 30 persen lebih tinggi. Pasalnya, pengusaha memberikan beragam tunjangan, seperti asuransi kesehatan, uang makan dan transport, serta tunjangan hari raya setiap tahunnya.

Dengan tingkat produktivitas yang rendah dan tingkat upah yang tidak beda jauh dengan Tiongkok, Sofjan Wanandi menilai akan sangat sulit bagi Indonesia merebut potensi manufaktur yang banyak kabur dari Tiongkok. Negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand, yang ekonominya dulu lebih parah dari kita, saat ini dinilai lebih berpeluang dari Indonesia dalam merebut peralihan manufaktur Tiongkok.

"Buruh kita banyak menuntut, tapi tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas," katanya.

Isu perburuhan, jelas Sofjan, tidak terlalu berpengaruh secara politik di Tiongkok. Tak seperti halnya di Indonesia, di mana masalah perburuhan kerap menjadi isu seksi yang biasa dimainkan para politisi lokal.

"Di Tiongkok isu perburuhan tidak terlalu berpengaruh (ke politik) karena serikat pekerjanya dikontrol oleh pemerintah. Sedangkan kita negara demokratis, jadi isu perburuhan bisa jadi isu politik," tuturnya.

Beberapa dekade silam, kata Sofjan, kualitas buruh di Tiongkok hampir sama dengan di Indonesia saat ini. Namun, pemerintah secara bertahap melakukan pelatihan dan pendidikan kepada par aburuh untuk menjadikan mereka lebih terampil dan punya keahlian yang mumpuni. Wajar jika berangsur-angsur upah buruh di Tiongkok naik seiring dengan peningkatan produktivitas kerja.

"Bahkan Malaysia dan Thailand buruh-buruhnya sudah naik kelas, sedangkan kita masih seperti ini selevel dengan Banglades dan Vietnam," katanya.

Sofjan mengakui sangat tidak mudah bagi pemerintah mengubah kultur para buruh menjadi pekerja keras. Kendati deimikian, dia melihat ada kebijakan yang tengah diupayakan pemerintah untuk mendukung aktivitas industri sekaligus menyejahterakan para buruh.

"Pemerintah sedang menyiapkan jaminan bagi para pekerja, seperti perumahan dan fasilitas kesehatan untuk buru," katanya. (ags/ags)