Doktrin Jokowi Buat Kredit Infrastruktur dan Maritim Bersaing

Jakarta, CNN Indonesia -- Peluang perbankan nasional untuk memperluas dan meningkatkan penyaluran kredit ke sektor infrastruktur harus menghadapi saingan dan tantangan sendiri. Perusahaan audit asal Amerika Serikat PricewaterhouseCoopers (PwC) dalam surveinya menyebutkan, peluang penyaluran kredit infrastruktur harus bersaing dengan kebutuhan kredit sektor maritim karena doktrin pemerintah.

Menurut Financial Services Partner PwC Jusuf Wibisana hal ini disebabkan dengan doktrin proyek pemerintah Joko Widodo (Jokowi) yang berorientasi pada poros maritim. Doktrin tersebut telah menyita perhatian bank-bank milik negara (BUMN) untuk fokus, khususnya pada program tol laut yang dicanangkan pemerintah sekarang ini.

“Para bankir dari bank BUMN mengisyaratkan ketertarikan mereka terhadap pembiayaan pembangunan pelabuhan laut dan mendukung industri perikanan,” ujar Jusuf dalam paparan surveinya di Jakarta, Selasa (19/5).

Pilihan Redaksi PDB Perikanan Naik, Menteri Susi Apresiasi Nelayan Ekspor Perikanan Naik Signifikan, Menteri Susi Merinding Survei PwC: Separuh Bos Bank Khawatirkan Naiknya Kredit Macet

Lebih lanjut, dia menilai adanya fokus pemerintahan untuk memperkuat sektor maritim membuat sebagian perbankan diperkirakan hanya akan menyalurkan kreditnya ke sektor infrastruktur sebesar 10 persen dari total keseluruhan portfolio penyaluran pinjaman.

“Meskipun hampir sebanyak 60 persen bank yang berpartisipasi dalam survei ini telah merambah pembiayaan infrastruktur, namun porsi relatif pembiayaan tersebut diperkirakan kurang dari 10 persen keseluruhan portfolio penyaluran pinjaman,” katanya.

Dalam surveinya, PwC menyebutkan, bahwa peluang untuk memperluas penyaluran kredit khusus ke sektor infrastruktur memiliki tantangan tersendiri, sebanyak 62 persen responden menyebutkan kompleksitas proyek sebagai tantangan utama dengan kekhwatiran mengenai pembebasan lahan yang juga besar yakni 46 persen.

“Karena sengketa lahan, kemajuan proyek infrastruktur dapat menjadi stagnan untuk periode waktu yang signifikan atau bahkan mungkin dibatalkan. Peluang penyaluran pinjaman pada saat ini dapat berubah menjadi masalah kredit macet di kemudian hari jika tidak ditangani secara hati-hati,” katanya. (gir)