DPR Tuntut Transparansi Penggunaan Petroleum Fund

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuntut transparansi penggunaan dana pengembangan sektor minyak dan gas atau petroleum fund, yang rendananya mulai dianggarkan pemerintah pada tahun depan. Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Yudha menyatakan meski tujuannya positif,  penganggaran petroleum fund akan melalui tahapan yang panjang.

"Karena akan dimasukan kedalam APBN, jadi harus dibahas bersama internal Komisi VII dan disetujui oleh Badan Anggaran. Jadi usulan petroleum fund bukan hal yang mudah walaupun ini wacana yang sudah digulirkan sejak lama," ujarnya saat dihubungi CNN Indonesia, Kamis (21/5).

Pilihan Redaksi Pertamina Bisa Pakai Petroleum Fund untuk Tutup Selisih Rugi Pemerintah Siapkan Dana Petroleum Fund Mulai Tahun Depan Tim Antimafia Migas Tolak Petroleum Fund untuk Bancakan KKKS

Menurut Satya, pemerintah harus cermat dalam menguunakan petroleum fund. Hal ini penting agar penggunaan petroleum fund tepat sasaran dan optimal dalam mendukung industri migas, yang merupakan salah sektor strategis di Indonesia.

"Karena petroleum fund diusulkan masuk ke APBN, yang merupakan anggaran negara, jadi harus optimal dan akuntabel pemanfaatannya," ujar Satya.

Direktur Eksekutif Reforminer Insitute, Komaidi Notonegoro juga mendesak pemerintah lebih akuntabel dan transparan di dalam menggunakan petroleum fund. Selain itu, Komaidi menyarankan skala prioritas sebaga dasar penyaluran dana tersebut.

"Sebenarnya rencana petroleum fund sangat bagus karena selama ini penerimaan sektor migas yang kembali pada (upaya) investasi di kegiatan eksplorasi nyaris tidak ada. Tapi catatan untuk usalan ini banyak, salah satunya (petroleum fund) jangan jadi bacakan karena disinyalir akan ada irisan kepentingan saat penggunaannya, ujar Komaidi saat ditemui di Gedung DPR, Kamis (21/5).

Disamping sektor hulu dan hilir minyak, menurutnya pemerintah juga harus mengalokasikan dana untuk pengembangun infrastruktur gas. Pasalnya, pembangunan jaringan infrastruktur dan jaringan gas kota merupakan upaya subtitusi dalam menekan tingginya angka konsumsi BBM di masyarakat.

"Walaupun saat ini pemerintah memiliki anggaran untuk membangun infrastrutur gas yang masuk dalam APBNP 2015, namun ada baiknya semua anggaran infrastruktur energi dijadikan satu kedalam petroleum fund. Setelahnya baru kita awasi bersama-sama," ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah mulai tahun depan akan menggunakan petroleum fund. Salah satu peruntukannya adalah untuk menutup selisih rugi harga minyak yang dibeli PT Pertamina (Persero) dengan yang dijual ke masyarakat.