Pemprov DKI Diberi Waktu 2 Hari Bereskan Masalah Lahan LRT

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah pusat memberi waktu dua hari bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menuntaskan permasalahan lahan yang menghambat pelaksanaan proyek kereta layang ringan atau Light Rail Transit (LRT).

"Kita berikan waktu ke pemda DKI 2 hari, Kamis sampai Jumat, kemudian Senin mereka kembali kemari, lalu kita kirim ke presiden," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil usai rapat koordinasi di kantornya, Rabu (3/6).

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menjelaskan pelaksanaan proyek LRT senilai Rp 10 triliun ini masih dalam tahap finalisasi. Meskipun PT Adhi Karya Tbk (ADHI) telah ditunjuk sebagai pelaksana dan telah mendapat persetujuan DPR untuk melakukan penawaran saham terbatas, namun masih menunggu terbitnya payung hukumnya berupa peraturan presiden (Perpres).

Pilihan Redaksi Pemprov DKI: Proyek Kereta LRT Ancam Ruang Terbuka Hijau LRT Terkendala Lahan, Adhi Karya Minta Bantuan Pemprov DKI Proyek Kereta Layang Ringan Diyakini Rampung di 2018

"Semua pada dasarnya setuju dibangun LRT dan MRT secepatnya. Cuma ada satu dua hal yang masih difinalisasi dengan DKI sehubungan dengan stasiun-stasiun," kata Rini.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Adhi Karya, Kiswodarmawan mengatakan dengan payung hukum tersebut pihaknya akan langsung mengeksekusi pengerjaan proyek yang ditargetkan akan ground breaking pada Agustus mendatang.

"Kita minta ada payung hukum yaitu Perpres penugasan langsung. Dengan payung hukum itu kita bisa jalan," kata Kiswo.

Namun Kiswo mengatakan, eksekusi proyek dengan rute Dukuh Atas - Cawang itu masih terkendala lahan yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Terkait hal ini, Kiswo menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat untuk berkoordinasi dengan pemda DKI.