Wapres JK Menolak Dipersalahkan dalam Kasus TPPI

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menolak jika pejabat memutus penjualan kondesat bagian negara lewat PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dipersalahkan. Menurutnya, bantuan yang diberikan kepada perusahaan perminyakan yang tengah kolaps tersebut merupakan kebijakan yang benar.

"Salahnya bukan yang mengasih kerjaan (penjualan kondensat), tapi uangnya yang tidak dibayarkan (TPPI)," ujar JK di Hotel Fairmont, Selasa (9/6).

Pilihan Redaksi Selain Sri Mulyani, Polisi Periksa Empat Saksi Lain Hari Ini KPK Tunggu Koordinasi Bareskrim untuk Usut Korupsi Kondensat

Sebelumnya, Mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan keputusan untuk menyelamatkan perusahaan petrokimia berkinerja buruk itu dihasilkan dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh JK pada Mei 2015. (Baca juga: Sri Mulyani: Wapres Ikut Rapat Penyelamatan TPPI di 2008)

Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menegaskan Kementerian Keuangan tidak terlibat dalam kebijakan kontroversi tersebut. (baca juga: Sri Mulyani: Kemenkeu Tak Terlibat dalam Penunjukkan TPPI).

Menanggapi pernyataan mantan anak buahnya itu, JK mengakui bahwa neraca TPPI ketika dibantu sedang buruk. Alasan itu pula yang mendasarinya untuk membantu perusahaan petrokimia yang didirikan oleh Honggo Wendratno dan Hasyim Djojohadikusumo itu.

"Justru itu kalau tidak buruk tidak akan dibantu. Makanya dia buruk, perlu dikasih kerjaan," tuturnya.

(ags/gen)