
Kemenhub Minta Anggaran Tahun Depan Naik 36 Persen
Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Rabu, 10/06/2015 23:18 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengajukan usulan anggaran sebesar Rp 88,4 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Apabila disetujui oleh DPR angka tersebut naik sekitar 36 persen dari APBN-Perubahan 2015 yang ditetapkan sebesar Rp 64,9 triliun.
Sebelumnya, pada pagu anggaran indikatif tahun 2016 Kemenhub tercatat sebesar Rp 55,3 triliun. Namun, dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR yang berlangsung hari ini, Rabu (10/6), Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyampaikan usulan tambahan anggaran hasil rapat trilateral antara Kemenhub, Bappenas dan Kementerian Keuangan sebesar Rp 33,1 triliun.
“Usulan tambahan anggaran itu hasil trilateral meeting antara Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perhubungan lalu masukan dari Musrenbangnas (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional),“ tutur Jonan usai menghadiri raker dengan Komisi V DPR.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian mendapatkan alokasi anggaran terbesar tahun depan yaitu Rp 38 triliun. Alasannya, lanjut Jonan, anggaran tersebut sebagian besar untuk melaksanakan proyek prioritas pemerintah dalam membangun proyek kereta api yang direalisasikan tahun depan. “Untuk lintas Trans Sumatera dan Trans Sulawesi,” ujarnya.
Jonan mengungkapkan, usulan anggaran tahun depan yang diajukan Kemenhub masih lebih rendah dari pagu kebutuhan anggaran Kemenhub versi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN)/ Rencana Strategis (Renstra) 2015–2019 yang tercatat Rp 105,4 triliun.
Menurut Jonan, wajar apabila negara yang tengah membangun membutuhkan anggaran yang besar.“Kebutuhan anggaran itu pasti banyak karena negara sedang membangun,” katanya.
Selanjutnya, apabila usulan anggaran yang diajukannya tidak disetujui oleh anggota Dewan, Jonan akan melakukan seleksi atas rencana programnya.
“Kalau nanti diputuskan berapa ya pasti seleksi mana yang paling urgent dulu dan yang paling penting dulu. Makanya saya minta temen-temen Komisi V untuk memberi masukan juga,” ujarnya. (gen)
Sebelumnya, pada pagu anggaran indikatif tahun 2016 Kemenhub tercatat sebesar Rp 55,3 triliun. Namun, dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR yang berlangsung hari ini, Rabu (10/6), Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyampaikan usulan tambahan anggaran hasil rapat trilateral antara Kemenhub, Bappenas dan Kementerian Keuangan sebesar Rp 33,1 triliun.
“Usulan tambahan anggaran itu hasil trilateral meeting antara Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perhubungan lalu masukan dari Musrenbangnas (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional),“ tutur Jonan usai menghadiri raker dengan Komisi V DPR.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian mendapatkan alokasi anggaran terbesar tahun depan yaitu Rp 38 triliun. Alasannya, lanjut Jonan, anggaran tersebut sebagian besar untuk melaksanakan proyek prioritas pemerintah dalam membangun proyek kereta api yang direalisasikan tahun depan. “Untuk lintas Trans Sumatera dan Trans Sulawesi,” ujarnya.
Jonan mengungkapkan, usulan anggaran tahun depan yang diajukan Kemenhub masih lebih rendah dari pagu kebutuhan anggaran Kemenhub versi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN)/ Rencana Strategis (Renstra) 2015–2019 yang tercatat Rp 105,4 triliun.
Menurut Jonan, wajar apabila negara yang tengah membangun membutuhkan anggaran yang besar.“Kebutuhan anggaran itu pasti banyak karena negara sedang membangun,” katanya.
Selanjutnya, apabila usulan anggaran yang diajukannya tidak disetujui oleh anggota Dewan, Jonan akan melakukan seleksi atas rencana programnya.
“Kalau nanti diputuskan berapa ya pasti seleksi mana yang paling urgent dulu dan yang paling penting dulu. Makanya saya minta temen-temen Komisi V untuk memberi masukan juga,” ujarnya. (gen)
ARTIKEL TERKAIT

Belum Setahun, Menteri Indroyono dan Puan Minta Tambahan Dana
Ekonomi 4 tahun yang lalu
2016, Saleh Husin Minta Anggaran Kemenperin Naik 42,66 Persen
Ekonomi 4 tahun yang lalu
Lima Kementerian Minta Tambahan Anggaran untuk 2016
Ekonomi 4 tahun yang lalu
Bahas RAPBN 2016, DPR Minta Pemerintah Tak Optimistis Dulu
Ekonomi 4 tahun yang lalu
BACA JUGA

KPK Cegah Wali Kota Dumai ke Luar Negeri terkait Gratifikasi
Nasional • 12 November 2019 16:25
Tjahjo Usulkan Rapat Khusus Revisi UU Pilkada
Nasional • 12 September 2019 03:55
Walikota Dumai Dicegah ke Luar Negeri
Nasional • 04 May 2019 11:50
Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Tersangka Suap dan Gratifikasi
Nasional • 03 May 2019 18:33
TERPOPULER

Susunan Baru Direksi dan Komisaris Bank Mandiri
Ekonomi • 1 jam yang lalu
Pekerja Garuda 'Pecah' Usai Ari Askhara Dipecat Karena Harley
Ekonomi 2 jam yang lalu
Royke Tumilaar, dari BDN ke Kursi Empuk Bos Bank Mandiri
Ekonomi 54 menit yang lalu