Larangan Truk Gandeng Gerus 30 Persen Omzet Bisnis Angkutan

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan memberlakukan larangan pengoperasian truk lebih dari dua sumbu untuk beroperasi di jalan raya selama puncak arus mudik dan arus balik lebaran tahun ini. Larangan tersebut diberlakukan kepada semua truk kecuali yang mengangkut bahan pokok mulai dari H-5 lebaran, Minggu (12/7) sampai H+3 lebaran, Selasa (21/7).

Menanggapi hal tersebut Andre Silalahi, Wakil Ketua Komite Tetap Perhubungan Darat dan ASDP Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyebutkan kebijakan tesebut berpotensi menurunkan pendapatan pengusaha angkutan barang antara 20 hingga 30 persen.

“Turunnya bisa 20–30 pesen karena hampir 10 hari tidak beroperasi,” ujar Andre di Jakarta, Rabu (17/6).

Memang, kebijakan tersebut bukan sesuatu yang baru bagi pengusaha angkutan barang. Andre pun memahami tujuan pemerintah mengeluarkan kebijakan itu untuk mengurangi kepadatan jalan selama arus mudik dan arus balik lebaran.

“Hanya saja memang selama H-5 dan H+5 (lebaran) memberatkan juga bagi pengusaha karena 10 hari tidak beroperasi,” ujarnya.

Pilihan Redaksi Pemerintah Tak Berdaya Atur Tarif Angkutan Umum Dikritik Soal Ojek, Ahok Minta Organda Benahi Diri Pemudik Lebaran Diyakini Makin Emoh Gunakan Bus Tahun Ini

Kirim Lebih Awal

Mantan Ketua Departemen Moda Angkutan Barang Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) itu mengungkapkan guna mengantisipasi terganggunya arus distribusi barang, produsen barang dan pengirim barang sudah biasa melakukan koordinasi. Caranya, produsen barang sudah menyiapkan stok barang dari jauh-jauh hari sehingga pengiriman barang dapat dilakukan sebelum masa larangan operasional tersebut. (gen)