Indef Ingatkan Pemerintah Agar Transparan Kelola CPO Fund
Gentur Putro Jati | CNN Indonesia
Kamis, 18 Jun 2015 13:57 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Institute for Development of Economics and Finance (Indef) meminta pemerintah menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola dana penunjang perkebunan kelapa sawit (CPO fund) melalui badan layanan umum (BLU). Sebab salah satu tujuan penggunaan CPO fund adalah untuk mendanai pengembangan industri dari hulu sampai hilir termasuk bahan bakar nabati (BBN).
Enny Sri Hartati, Direktur Indef menilai pengembangan BBN tidak bisa ditumpukan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semata. Untuk itu Enny menilai langkah pemerintah untuk mencari sumber dana lainnya seperti pengepulan CPO fund untuk pengembangan BBN sangat tepat.
“Semangatnya sangat baik untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil dan beralih kepada penggunaan BBN. Untuk itu, keberadaan BLU akan menjadi penting,” kata Enny di Jakarta, Kamis (18/6).
Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah pentingnya good corporate governance dalam pengelolaan BLU tersebut seperti transparansi berapa besar penggunaan dana untuk pengembangan biodiesel, tempat penampungan dana hasil pungutan, sampai penggunaannya secara keseluruhan nantinya seperti apa karena itu semua menjadi titik krusial.
“Harus ada governance dalam pengelolaan dana di BLU tersebut sehingga tidak ada penyimpangan dalam penggunaannya. Mekanisme penggunaan dana dan pengembangan BBN menjadi sangat penting dalam BLU tersebut. Meski ini tidaklah mudah,” tambah Enny.
Duduk Bersama
Masih adanya penolakan yang dilakukan oleh pelaku industri hilir kelapa sawit, menurut Enny harus dicarikan solusinya dengan mengajak mereka untuk duduk bersama dan memberikan solusi terhadap keberatan tersebut seperti memberikan pengurangan pungutan atau subsidi dalam hal lain.
“Tentu nya setiap kebijakan yang diambil ada nada pihak yang keberatan meski saya kira kemarin semua sudah setuju. Untuk industri hilir harus dicarikan solusinya sehingga kebijakan yang bagus ini bisa berjalan. Kebijakan pungutan ini jangan disamaratakan semua tapi harus ada penyesuaian,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan ketergantungan energi kepada negara lain sangat berbahaya karena itu perlu diupayakan untuk memaksimalkan potensi sumber-sumber energi alternatif pengganti energi fosil.
Sumber energi alternatif yang cukup banyak dimiliki Indonesia antara lain sawit. Pasokan kelapa sawit nasional saat ini sangat melimpah sehingga tidak perlu menambah luas lahan sudah mencukupi kebutuhan.
“Memaksimalkan penggunaan energi terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian dan meminimalkan penggunaan minyak bumi merupakan prioritas kebijakan pengembangan energi,” ujar Rida.
Ia memperkirakan tren produksi CPO masih akan terus meningkat. Produksi minyak sawit pada 2011 adalah 22,5 jt ton dan saat ini pasokan bahan baku melimpah, karena Indonesia surplus produksi 70 persen yang selama ini menjadi andalan ekspor nasional.
Menurut Rida walaupun Indonesia menguasai 17 persen pangsa pasar CPO, posisi Indonesia di pasar international relatif lemah. Sehingga daya saing sawit dan CPO Indonesia cenderung menurun. Oleh karena itu perlu penguatan pasar domestik, sehingga Indonesia tidak terlalu tergantung kepada pasar ekspor. Salah satu upaya memperbesar pasokan ke dalam negeri adalah dengan mengolahnya menjadi biodiesel.
“Pemerintah telah mencanangkan mandatori BBN sebesar 15 persen tahun ini dan 20 persen untuk 2016 mendatang. Pencampuran 10 persen tidak mengganggu kinerja mesin dan pencampuran 20 persen sudah dilakukan tes dengan hasil tidak ada permasalahan signifikan,” kata Rida.
Ia menambahkan pencampuran biodiesel ke solar dan sejenisnya yang dijual peritel BBM nasional ini memiliki sejumlah manfaat. Salah satunya adalah mengurangi ketergantungan terhadap impor solar yang makin tinggi.
“Campur dengan sawit karena pasokan kita melimpah, tanpa menambah lahan sawit karena masih melimpah,” lanjut Rida. (gen)
Enny Sri Hartati, Direktur Indef menilai pengembangan BBN tidak bisa ditumpukan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semata. Untuk itu Enny menilai langkah pemerintah untuk mencari sumber dana lainnya seperti pengepulan CPO fund untuk pengembangan BBN sangat tepat.
“Semangatnya sangat baik untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil dan beralih kepada penggunaan BBN. Untuk itu, keberadaan BLU akan menjadi penting,” kata Enny di Jakarta, Kamis (18/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Harus ada governance dalam pengelolaan dana di BLU tersebut sehingga tidak ada penyimpangan dalam penggunaannya. Mekanisme penggunaan dana dan pengembangan BBN menjadi sangat penting dalam BLU tersebut. Meski ini tidaklah mudah,” tambah Enny.
Masih adanya penolakan yang dilakukan oleh pelaku industri hilir kelapa sawit, menurut Enny harus dicarikan solusinya dengan mengajak mereka untuk duduk bersama dan memberikan solusi terhadap keberatan tersebut seperti memberikan pengurangan pungutan atau subsidi dalam hal lain.
“Tentu nya setiap kebijakan yang diambil ada nada pihak yang keberatan meski saya kira kemarin semua sudah setuju. Untuk industri hilir harus dicarikan solusinya sehingga kebijakan yang bagus ini bisa berjalan. Kebijakan pungutan ini jangan disamaratakan semua tapi harus ada penyesuaian,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan ketergantungan energi kepada negara lain sangat berbahaya karena itu perlu diupayakan untuk memaksimalkan potensi sumber-sumber energi alternatif pengganti energi fosil.
Sumber energi alternatif yang cukup banyak dimiliki Indonesia antara lain sawit. Pasokan kelapa sawit nasional saat ini sangat melimpah sehingga tidak perlu menambah luas lahan sudah mencukupi kebutuhan.
“Memaksimalkan penggunaan energi terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian dan meminimalkan penggunaan minyak bumi merupakan prioritas kebijakan pengembangan energi,” ujar Rida.
Ia memperkirakan tren produksi CPO masih akan terus meningkat. Produksi minyak sawit pada 2011 adalah 22,5 jt ton dan saat ini pasokan bahan baku melimpah, karena Indonesia surplus produksi 70 persen yang selama ini menjadi andalan ekspor nasional.
Menurut Rida walaupun Indonesia menguasai 17 persen pangsa pasar CPO, posisi Indonesia di pasar international relatif lemah. Sehingga daya saing sawit dan CPO Indonesia cenderung menurun. Oleh karena itu perlu penguatan pasar domestik, sehingga Indonesia tidak terlalu tergantung kepada pasar ekspor. Salah satu upaya memperbesar pasokan ke dalam negeri adalah dengan mengolahnya menjadi biodiesel.
“Pemerintah telah mencanangkan mandatori BBN sebesar 15 persen tahun ini dan 20 persen untuk 2016 mendatang. Pencampuran 10 persen tidak mengganggu kinerja mesin dan pencampuran 20 persen sudah dilakukan tes dengan hasil tidak ada permasalahan signifikan,” kata Rida.
Ia menambahkan pencampuran biodiesel ke solar dan sejenisnya yang dijual peritel BBM nasional ini memiliki sejumlah manfaat. Salah satunya adalah mengurangi ketergantungan terhadap impor solar yang makin tinggi.
“Campur dengan sawit karena pasokan kita melimpah, tanpa menambah lahan sawit karena masih melimpah,” lanjut Rida. (gen)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK