Pemerintah Kaji Urgensi Penerbitan Perppu Minerba

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih menimbang usulan penerbitan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu) menyusul desakan dari Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Yudha menyatakan pemerintah harus segera mengeluarkan Perpu, atau bahkan merevisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk menyelesaikan problem molornya program hilirisasi dan kewajiban pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral mentah (smelter) di Indonesia.

"Kita lihat nanti ya, masih dibahas. Saat ini kami sekarang identifikasi permasalahan hukumnya seperti apa," ujar Direktur Jenderal Mineral dan Barubara Bambang Gatot Ariyono di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/7).

Bambang menjelaskan, satu turunan hukum yang tengah diindentifikasi pemerintah ialah mekanisme mengenai pengajuan perpanjangan izin operasi pertambangan. Dalam UU Minerba diketahui, pengajuan perpanjangan izin pertambangan baru bisa diajukan ke pemerintah dua tahun sebelum kontrak berakhir.

Akan tetapi tegasnya, Bambang belum bisa memastikan betul perihal adanya perubahan pada ketentuan tersebut.

"Nanti kami bahas di sini, apakah jadi bahan revisi. Kan ada prolegnas UU, dan ada usulan Perppu, nanti yang mana yang paling pas," katanya.

Sebagaimana diketahui, adanya perubahan terhadap masa pengajuan perpanjangan izin tambang tak juga bisa dilepas dari desakan PT Freeport Indonesia yang mengklaim akan menanamkan investasi senilai US$ 18 miliar untuk pembangunan smelter dan pertambangan bawah tanah.

Pilihan Redaksi Pemerintah Ancam Tak Perpanjang Izin Ekspor Freeport Pembangunan Smelter Freeport Lambat, Hingga Juni Baru 13,46% DPR Minta Pemerintah Perlunak Aturan Smelter

Lantaran investasinya bernilai besar, perusahaan asal Amerika Serikat ini telah bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar kepastian mengenai kegiatan operasinya di Papua dapat terjamin dengan dikantonginya perpanjangan izin. Bahkan, Menteri Menteri ESDM Sudirman Said pun sempat menyatakan akan mengubah ketentuan masa pengajuan permohonan perpanjangan izin untuk sektor pertambangan atas desakan Freeport ini.

"Tapi perubahan (masa pengajuan) tidak hanya itu, dan tidak hanya ‎menyelesaikan permasalahan Freeport. Tapi untuk semua permasalahan minerba," tandas Bambang. (gen)