BI: Indonesia Tak Ada Masalah Fiskal dalam 12 Tahun

Safyra Primadhyta | CNN Indonesia
Sabtu, 25 Jul 2015 13:54 WIB
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W. Martowardojo meminta publik tidak perlu khawatir Indonesia akan mengalami masalah fiskal.
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo saat memberikan keterangan terkait penetapan BI rate, seusai Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) cakupan triwulan I-2015. Jakarta, Selasa, 19 Mei 2015. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W. Martowardojo meminta publik tidak perlu khawatir Indonesia akan mengalami masalah fiskal. Selama 12 tahun terakhir, Indonesia tercatat tidak pernah mengalami masalah fiskal.

“Terlalu banyak diskusi yang meragukan tentang fiskal Indonesia. Penerimaan pajak terlalu besar, pengeluarannya tidak banyak sehingga nanti tidak bisa lengkap,” kata Agus saat ditemui di kompleks Gedung BI, Jumat (24/7).

Namun ia mengaku sudah mengetahui bagaimana pemerintah nanti merencanakan untuk memperbaiki penerimaan pajak. Ia juga menyatakan sudah mengetahui bahwa pemerintah akan men-disburse supaya realisasi anggaran menjadi lebih tinggi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, menurut undang-undang yang berlaku, defisit anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak boleh melebihi 3 persen.

“Kalau defisit itu sudah mulai kelihatan meningkat pasti akan ada pembicaraan antara pemerintah dengan DPR atau pemerintah berkonsolidasi atau berkoordinasi dengan BI untuk mencari solusi.

Agus menyadari saat ini memang terjadi pelemahan ekonomi dunia di mana akan memaksa pemerintah mengoreksi target fiskalnya. Kendati demikian, hal itu bukanlah suatu ancaman.

“Kalau di APBN-P 2015 budget fiskal kita defisitnya itu 1,9 persen misalnya. Paling banyak itu nanti akan meningkat misalnya 2,2 persen. Kalau yang terburuk menjadi 2,5 persen itupun tidak apa-apa karena masih di bawah 3 persen. Jadi, fiskal kita harusnya akan baik,” kata Agus.

Agus juga telah mendapatkan informasi bahwa hingga Juli,tender proyek yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum telah mencapai 93 persen.

“Jadi kalau 93 persen sudah ditender padahal akhir juni sudah 65 persen, artinya nanti akan ada realisasi di semester kedua,” ujarnya.

Selain itu, adanya pendampingan program Bantuan Desa juga akan membantu Pemerintah Daerah dalam menyalurkan anggarannya. “Jadi hal ini bisa membantu penyaluran anggaran, bisa membantu ekonomi domestik, bisa membantu spending daripada pemerintah dan juga bisa membantu investasi gitu,” kata Agus. (gir/gir)
TOPIK TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER