ADB: Deregulasi Kebijakan Lawas Ketika Ekonomi Terguncang

Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Pembangunan Asia (ADB) mengingatkan pemerintahan Joko Widodo segera melakukan penyederhanaan aturan atau kebijakan deregulasi di tengah gejolak ekonomi yang tengah melanda Indonesia.

"Memang deregulasi aturan itu sangat penting. Dulu tahun 90-an ketika terjadi down term di komoditi, apa reaksi kita? Dulu kan ada harga minyak turun, reaksi pemerintah juga mengeluarkan deregulasi, sekarang ini kita juga melakukan hal yang sama," ujar Deputi Direktur ADB, Edimon Ginting di Jakarta, Kamis (3/9).

Pilihan Redaksi Deregulasi, Kantor Wapres Larang Kementerian Terbitkan Aturan Darmin Nasution: Paket Ekonomi Fokus Perbaiki Empat Sektor Jokowi Titahkan Pencabutan Aturan Penyumbat Investasi

Menurut Edimon, pemerintah Indonesia tengah menata kembali jalannya perekonomian setelah diguncang faktor eksternal. Sumber utama gejolak ekonomi global adalah ketidakpastian normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat serta devaluasi mata uang Yuan di China.

"Setiap kali ada shock seperti ini kita perlu meluruskan kembali ekonomi kita ke realitas yang baru. Itu perlu ada. Sehingga kita bisa adjustment di beberapa sektor," ujar Edimon.

Karenanya, Edimon menilai sebuah kewajaran jika pemerintahan Joko Widodo meresponnya dengan mengeluarkan kebijakan stimulus ekonomi seperti yang pernah dilakukan oleh pemerintahan era sebelumnya. Namun, Edimon menekankan pentingnya pelaksanaan paket kebijakan stimulus yang lebih terarah dan tepat sasaran.

"Selama ini sudah ada namun belum terpadu. Saya harapkan deregulasi ini akan lebih komprehensif dan terpadu. Tidak akan selesai dengan sekali dikeluarkan. Harus dilakukan terus menerus," ujarnya.

Pada kesempatan berbeda, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) melalui Ketua Tim Ahlinya, Sofjan Wanandi, meminta kementerian dan lembaga untuk tidak menerbitkan peraturan baru terlebih dahulu. Instruksi ini terkait dengan upaya pemerintah menggairahkan kembali ekonomi yang sedang lesu dengan melakukan pelonggaran regulasi.

"Kami minta semua Kementerian setop keluarkan peraturan baru karena kini kita fokus dalam reformasi peraturan lama. Kalau ada Kementerian yang mengeluarkan peraturan sendiri di periode deregulasi, maka hal itu jelas mengganggu koordinasi," jelas Sofjan. (ags/ags)