Jokowi Masih Rahasiakan Keputusan Pemenang Kereta Cepat

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih enggan mengungkapkan keputusan pemenang beauty contest proyek kereta cepat Jakarta-Bandung antara China Railway Corporation atau Japan Railways Group yang disokong oleh pemerintah negara masing-masing. Meski siang tadi telah menerima rekomendasi dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mewakili seluruh menteri teknis dan Boston Consulting Group (BCG), konsultan independen yang ikut melakukan evaluasi dua proposal dari China dan Jepang.

“Saya putuskan bahwa proyek tersebut tidak boleh menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan tidak menerima penjaminan dari pemerintah. Saya serahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengerjakannya dengan konsep B to B,” kata Jokowi di Jakarta, Kamis (3/9).

Ketika dipertegas apakah pilihannya jatuh kepada proposal yang disodorkan China atau Jepang, Jokowi berdalih hal tersebut akan diumumkan Menko Darmin atau Menteri BUMN Rini Soemarno.

Jika merujuk pada proposal awal yang disodorkan kepada pemerintah, pihak China memperkirakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membutuhkan investasi US$ 5,5 miliar.

China Railway Corporation akan menanggung 40 persen kebutuhan biaya investasi melalui skema pinjaman yang akan dibayarkan konsorsium lokal dari hasil operasional kereta tersebut.

Kemudian 60 persen kepemilikan yang direpresentasikan dalam jumlah modal yang disetorkan diserahkan kepada PT Wijaya Karya Tbk sebesar 23 persen, PT Jasa Marga Tbk 10 persen, PT Pembangunan Perumahan 5 persen, PT Industri Kereta Api 1-2 persen, PT Perkebunan Nusantara VIII (saham belum ditentukan), dan PT Len Industri (saham belum ditentukan).

Sementara Japan Railways Group memperkirakan proyek tersebut akan menghabiskan biaya yang lebih besar yaitu US$ 6,2 miliar. Perusahaan pembuat kereta cepat Shinkansen itu menghendaki kepemilikan 75 persen, sementara pemerintah Indonesia diminta menyediakan 25 persen kebutuhan investasi.

Pilihan Redaksi Pilihan Kereta Cepat Murah atau Berteknologi di Tangan Jokowi ADB Tak Berminat Biayai Proyek Kereta Cepat Jokowi Menko Darmin: Proyek Kereta Cepat Bukan Tanggung Jawab APBN

“Pesan saya, proyek kereta itu harus dihitung lagi. Intinya tidak boleh menggunakan APBN, lalu dikerjakan dengan konsep B to B dan local content yang banyak,” ujarnya.

Menurut Jokowi, pemerintah lebih memilih menggunakan dana APBN untuk membangun jaringan kereta di Sulawesi, Papua, atau Kalimantan.

Undang Dua Calon Investor

Sementara Menko Darmin menyatakan pemerintah akan mengundang dua calon investor proyek kereta cepat atau wakil Pemerintahan kedua negara untuk memerinci beberapa hal termasuk aspek keamanan, perawatan, dan pembiayaan yang belum secara rinci disebutkan dalam proposal.

“Minggu depan akan kami undang untuk menjelaskan arahan presiden tadi, jadi masih tetap terbuka untuk kedua-duanya,” ujar Darmin. (gen)