Banyaknya sumber daya yang diperlukan dan juga waktu yang dihabiskan untuk menghapus listrik prabayar, menjadi alasan Sofyan agar tak mau terburu-buru mengganti sistem token ke meteran biasa.
“Untuk kembali ke sistem meteran biasa, kami punya risiko harus merekrut ribuan orang lagi. Selain itu 56 juta penduduk pun harus satu per satu didatangi lagi. Mengajari lagi bagaimana mencatat meter, ulang lagi, baru dimasukkan datanya ke PLN, itu butuh waktu yang lama," jelas Sofyan di Jakarta, Rabu (9/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Akibat oknum pencatat yang tidak mencatat dengan baik, dia bisa saja tidak datang ke rumah orang untuk melakukan pendataan. Lalu tiba-tiba pelanggan disuruh bayar denda luar biasa oleh PLN. Padahal itu kan kesalahan oknum," tambahnya.
"Tapi apakah itu dengan sistem token dan pasca bayar, pasti ada kelemahannya. Nanti mari kita perbaiki kelemahannya. Jangan kita selalu mengganti pola dan sistemnya," tuturnya.
Sebagai informasi, sampai Agustus 2015 PLN memiliki pelanggan sebanyak 59,99 juta. Terdiri dari pelanggan listrik pascabayar sebanyak 39,03 juta dan pelanggan listrik prabayar 20,64 juta. Angka tersebut meningkat dibandingkan jumlah pelanggan PLN sampai akhir 2014 sebanyak 57,49 juta terdiri dari pelanggan listrik pascabayar 39,93 juta dan listrik prabayar 17,59 juta pelanggan. (gen)