Aturan KPR Pekerja Informal Diusulkan Masuk Paket Jilid II

Jakarta, CNN Indonesia -- Perusahaan Umum Perumahan Nasional (Perum Perumnas) menilai pemerintah harus segera menyusun suatu kebijakan agar masyakarat berpenghasilan rendah (MBR) dan tidak tetap bisa lebih mudah mendapatkan akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Pasalnya, selama ini ini golongan masyarakat itu kesulitan mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan.

“Pemerintah, mungkin dalam hal ini Kementerian PU-Pera (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), perlu untuk mendorong percepatan mengemas sebuah paket untuk mereka yang berpenghasilan tidak tetap agar mereka bisa mendapatkan fasilitas mendapatkan KPR,” tutur Direktur Pemasaran Perumnas Muhammad Nawir dalam Indonesia Banking Expo 2015 di Jakarta, Kamis (10/9).

Nawir menuturkan saat ini terdapat sekitar 13,5 juta masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah. Ada pun sebagian besarnya berasal dari golongan MBR yang bekerja di sektor informal dan berpenghasilan tidak tetap. Tak ayal, kebijakan yang bisa mempermudah penyaluran KPR untuk sektor informal sangat dibutuhkan.

“Ini sudah dibuat timnya (penyusun kebijakannya), tapi kami hanya ingin mendorong pembahasannya agar tidak terlalu lama sehingga program KPR untuk sektor informal bisa segera di-launching,” tutur Nawir.

Hanya Fokus Pasokan

Memang, dalam paket kebijakan ekonomi yang diumumkan tadi malam, Rabu (9/9) pemerintah terkesan hanya fokus pada sisi suplai perumahan MBR. Hal itu dibuktikan dengan mendorong penyelesaian Peraturan Pemerintah (PP) Hunian Berimbang untuk meningkatkan pembangunan perumahan untuk MBR oleh pengembang swasta.

Pilihan Redaksi Program Sejuta Rumah, Perumnas Minta Jokowi Pertegas Status Perumnas Aktif Cari Lahan Meski Penjualan Jauh dari Harapan Kenaikan Harga Rumah Residensial Terus Melambat

Menurut Nawir, langkah tercepat untuk mendorong investasi di bidang properti adalah mengatasi kendala yang terjadi seperti beragamnya persyaratan untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di berbagai daerah.

“Memang ini perlu di-address oleh pemerintah pusat bagaimana agar proses perizinan itu waktunya lebih jelas dan tentu kalau dari pengusaha itu biayanya jadi lebih jelas,” kata Nawir.

Sebagai informasi, dalam paket kebijakan ekonomi jilid I pemerintah menyatakan akan melakukan berbagai kebijakan untuk mendorong kinerja sektor properti. Sektor ini dianggap memiliki multiplier effect yang besar ke berbagai sektor lain.

Selain mendorong ketersedian perumahan MBR, perumahan juga akan membuka kepemilikan orang asing terhadap properti, dalam hal ini rumuh susun mewah yang nilainya di atas Rp 10 miliar; serta merubah peraturan pemerintah untuk memperkuat peran Perumnas dalam pembangunan rumah susun bagi masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah. (gen)