Dukung Program Energi Jokowi, ADB Beri Utang RI US$500 Juta

Jakarta, CNN Indonesia -- Asian Development Bank (ADB) mengucurkan pinjaman senilai US$500 juta kepada pemerintah Indonesia untuk mendukung agenda reformasi tata kelola sektor energi. Dari total pembiayaan tersebut, US$100 juta merupakan dana Asean Infrastructure Fund yang dikelola oleh ADB.

“Pinjaman ADB berpotensi untuk dilengkapi oleh pembiayaan bersama (cofinancing) sekitar US$ 800 juta dari para mitra pembangunan,” ujar Pradeep Tharakan, Senior Energy Specialist pada Departemen Asia Tenggara ADB melalui keterangan resmi, Jumat (2/3).

Dia menilai, investasi pengembangan sektor energi Indonesia teramat kurang karena anggaran pemerintah banyak dihabiskan untuk menyubsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik selama puluhan tahun. Hal ini menyebabkan buruknya akses ke berbagai opsi energi modern meski Indonesia memiliki sumber daya energi yang sangat besar.

“Proyek ini akan membantu Pemerintah Indonesia meningkatkan ketahanan energi dan memperbesar pasokan dari berbagai sumber terbarukan dan gas alam dalam bauran energi ke depannya,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (2/10).

Pilihan Redaksi RI Siap Tarik Utang US$ 16 miliar dari Bank Dunia dan ADB Defisit Bengkak, Menkeu Siap Tarik Pinjaman Siaga WB dan ADB 4 Bank Asing Komit Beri Utang Indonesia Rp 14,8 Triliun

Melalui pinjaman ADB tersebut, Tharakan berharap dapat mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah di sektor energi yang telah lama tertunda, seperti pemangkasan subsidi, penetapan standar pengembalian biaya eksplorasi migas (cost recovery), serta peningkatan kinerja PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

“Guna membantu meningkatkan investasi swasta di sektor energi, program ini akan mendukung pelaksanaan tindakan

Selain itu, Pradeep menyatakan program ini juga akan mendukung upaya pemerintah memperbesar skala energi terbarukan melalui pemberian insentif harga bagi panas bumi, biomassa, dan pembangkit listrik tenaga air skala kecil, serta mendirikan pasar efisiensi energi melalui peningkatan standar dan pelabelan peralatan rumah tangga dan persyaratan bagi bangunan dan fasilitas perkotaan hemat energi.

“Program ini pun akan mendukung agenda elektrifikasi pemerintah dan membuka jalan bagi penerapan teknologi bahan bakar fosil yang lebih bersih seperti penyerapan dan penyimpanan karbon pada skala memadai,” jelasnya. (ags)