DPR Nilai Mekanisme IPO untuk Saham Freeport Langgar Aturan

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Syaikhul Islam menilai wacana divestasi saham Freeport Indonesia melalui pasar bursa (initial public offering/IPO) yang dilontarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said beberapa waktu lalu menyalahi aturan.

Hal ini mengingat mekanisme penawaran saham perusahaan tambang asing melalui IPO tidak diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) dan peraturan turunnya. “Saya pikir pak Menteri ESDM sudah offside. Mana ada peraturan perundang-undangan di bidang Minerba yang mengatur divestasi saham melalui IPO,” ujar Syaikhul di Jakarta, Kamis (15/10).

Pilihan Redaksi Pemerintah Dinilai Lunak Terhadap Freeport Rizal Ramli Tegas Tolak Ubah Aturan Minerba untuk Freeport Rizal Ramli Percaya Indonesia Mampu Jalankan Tambang Freeport Antam Klaim Siap Serap Saham Freeport Soal Divestasi Freeport, DPR Minta Pemerintah Tak 'Kalah' Tertibkan Perusahaan Nakal, ESDM Usul Bentuk Direktorat Baru

Seperti diketahui, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambagan Mineral dan Batubara Freeport Indonesia diwajibkan melepas sahamnya sebesar 30 persen karena perusahaan asal Amerika Serikat (AS) ini memiliki kegiatan pertambangan yang dikategorikan ke dalam tambang bawah tanah (underground mining).

Lantaran pemerintah telah mengempit 9,36 persen, itu artinya manajemen Freeport masih diharuskan melepas sahamnya sebesar 20,64 persen. Namun pada tahapan kali ini, manajemen akan lebih dulu diwajibkan melepas sahamnya sebesar 10,64 persen, disusul 10 persen berikutnya pada 5 tahun mendatang.

Yang menarik, di tengah kewajiban divestasi tahap kedua saham Freeport Indonesia Menteri Sudirman mengisyaratkan lebih cenderung mendukung opsi IPO lantaran dinilai lebih transparan. Bahkan pria yang sempat malang melintang menduduki jabatan teras di beberapa perusahaan pertambangan itu mewacanakan bakal menerbitkan Peraturan Menteri yang membahas soal mekanisme divestasi saham perusahaan tambang dalam waktu dekat.

"Mudah-mudahan (bulan ini). Saya kira kantor Kemenko (Perekonomian) sedang menyicil regulasi, agar tidak ada yang tubrukan," kata Sudirman beberapa waktu lalu.

Berangkat dari hal ini, Syaikhul pun menyatakan keberatannya terhadap wacana Sudirman. Ia menyarankan agar divestasi saham PTFI sebaiknya diambil oleh pemerintah dan BUMN. “IPO di pasar modal itu sifatnya terbuka, siapa saja bisa beli sahamnya. Orang asing saja bisa beli kok. Padahal semangat divestasi Freeport itu kan agar sebagian saham Freeport dimiliki kita sendiri,” kata Syaikhul. (dim/ded)