Menteri Keuangan Usulkan Pengurangan Jumlah Pelabuhan

Jakarta, CNN Indonesia -- Peredaran narkoba di Indonesia sering berawal dari penyelundupan yang dilakukan melalui beberapa pelabuhan, termasuk yang baru saja digagalkan oleh tim gabungan Badan Narkotika Nasional dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dengan adanya fakta tersebut, Kementerian Keuangan menyarankan pengurangan jumlah pelabuhan yang ada di Indonesia.

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brojonegoro mengungkapkan bahwa saran tersebut tidak bisa dijalankan oleh lembaganya, melainkan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Namun ia sangat berharap usulan tersebut bisa dilakukan karena ia menilai sudah terlalu banyak pelabuhan di Indonesia yang bisa menerima barang dari luar negeri.

"Kami menyarankan agar pelabuhan di Indonesia bisa dikurangi. Namun itu kewenangan Kemenhub," kata Bambang saat ditemui di gedung BNN, Selasa (20/10).

Pilihan Redaksi Panitia Pansus Pelindo II Sasar Tata Kelola BUMN Bea Cukai-BNN Gagalkan Penyelundupan Ratusan Kilo Sabu Mantan Mendag Kritik Kebijakan Relaksasi Impor Thomas Lembong

Mantan komisaris PT Pertamina (Persero) mengatakan Kemenhub harus bisa menunjukkan ketegasannya dalam mengatur peran dan fungsi pelabuhan di Indonesia. Ketegasan tersebut harus diperlihatkan bahwa tidak semua wilayah bisa dijadikan pelabuhan.

Akses dari luar negeri yang terlampau akibat rendahnya pengawasan membuat pelabuhan menjadi lokasi paling ideal untuk memasukkan barang selundupan, termasuk narkoba.

Maka dari itu, Bambang menyatakan beberapa pelabuhan yang harus dievaluasi keberadaannya terletak di lokasi-lokasi yang berhubungan langsung dengan perairan internasional.

"Sepanjang Timur Pulau Sumatera dan Barat Kalimantan, pokoknya yang langsung terekspose dengan perairan internasional. Itu susah dan harus dibatasi, sehingga jelas dan tidak mudah memasukkan barang," ujar Bambang.

Apalagi, penyelundupan pun biasanya tidak hanya terjadi di pelabuhan reguler melainkan di pelabuhan kecil yang dekat dengan pelabuhan reguler.

"Harus ada pembatasan pelabuhan mana saja yang boleh menerima barang dari luar negeri, jika ada yang dilarang tapi tetap menerima langsung tangkap saja," ujarnya.

"Itu akan sangat memudahkan dan lindungi masyarakat dari barang selundupan yang tidak perlu,” imbuh Bambang. (gen)