Amankan Defisit, Pemerintah Mulai Rem Belanja

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah berupaya mengontrol belanja negara agar tidak terlalu cepat guna di tengah risiko tak tercapainya target penerimaan negara pada tahun ini. Cara ini diupayakan guna memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak menembus 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

"Ilmunya harus menyeimbangkan pengeluaran dan pembiayaan. Kita juga tidak mau mendorong pembiayaan begitu cepat nanti tidak seimbang dengan pengeluaran," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara di Gedung DPR, Jumat (23/10).

Pilihan Redaksi Ketika Nafsu Belanja Lebih Besar Ketimbang Pemasukan Target Meleset, Dirjen Pajak Akui Salah Terapkan Strategi Penerimaan Pajak Loyo, Terjebak Target Tinggi Jokowi

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito peseimistis dapat mencapai target penerimaan pajak yang dipatok sebesar Rp1.294,26 triliun di APBN Perubahan 2015. Dia memperkirakan realisasi penerimaan pajak pada akhir tahun ini kemungkinan lebih rendah (shortfall) Rp150 triliun dari target.

Menanggapi hal itu, Suahasil Nazara memastikan pemerintah akan berupaya mengendalikan dari sisi belanja agar defisit APBN yang dipatok 1,9 persen PDB tidak membengkak terlalu besar.

"Pokoknya defisit tidak akan melebihi 3 persen.  Tidak boleh," ujar Suahasil.

Agar defisit tidak melebar, lanjut Suahasil, pemerintah juga akan menyesuaikan penarikan pinjaman menyesuaikan dengan kebutuhan prioritas.

Menurutnya, pemerintah akan menahan diri agar tidak terlalu agresif mencari pinjaman setelah melihat pengeluaran pemerintah dalam dua kuartal terakhir yang masih lambat.

Baru-baru ini,  Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro di tengah lawatannya ke Azerbaijan mengatakan pemerintah akan tetap berpatokan pada target defisit dalam APBNP 2015 sebesar 1,9 persen dari PDB. Namun, kalaupun dilakukan penyesuaian, dia memastikan angkanya tidak akan melampaui 2,3 persen PDB.

"(Target defisit) tetap di 1,9 persen PDB dan kalau ada pelebaran dijaga sampai dengan 2,2 persen atau 2,3 persen PDB," ujar Bambang melalui pesan singkat kepada CNN Indonesia. (ags/gen)