Gapki juga enggan mengomentari tuntutan sejumlah pihak yang menuntut agar Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit ikut bertanggung jawab atas kebakaran hutan yang diduga melibatkan perusahaan-perusahaan sawit.
"Mengacu ke payung hukumnya, kan penggunaan CPO Fund hanya mencakup lima hal yang tercantum di situ. Tapi, kami dari asosiasi sendiri enggan berkomentar banyak karena kami baru mendengar hal itu dan itu sudah ranahnya pemerintah," ujar Ketua Umum Gapki, Joko Supriyono kepada CNN Indonesia, Senin (26/10).
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, lanjut Joko, tidak memasukkan pemadaman kebakaran hutan dan lahan konsesi sawit dalam daftar kegiatan yang bisa didanai menggunakan CPO Fund.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Memang perlu dilihat lagi detilnya payung hukum terkait penggunaan CPO Fund itu seperti apa. Kalaupun memang ada dugaan konsesi kelapa sawit yang menyebabkan kebakaran, tapi kami tegaskan lagi untuk mengkaji peraturannya, karena pantauan kami kebanyakan yang terbakar itu adalah lahan di luar lahan konsesi," tegas Joko.
Ia pun tak menampik kalau di tahun-tahun kemarin memang ada lahan pengusahaan kelapa sawit yang mengalami kebakaran. Namun, sesuai dengan kesepakatan anggota Gapki, masing-masing perusahaan harus memadamkan sendiri api yang berkobar di ladang konsesi miliknya.
"Bahkan harusnya pemadaman api itu sudah masuk Standar Operasional Prosedur (SOP) operasional tiap-tiap perusahaan kelapa sawit. Kalau ada kebakaran ya mereka sudah sepatutnya memadamkan sendiri, toh kita tahu masing-masing perusahaan punya alat pemadaman sendiri," jelas Joko. (ags/gen)