Pemerintah: Jalur Kartel Beras Berpindah-pindah

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan pemerintah tengah berencana memotong jalur peredaran kartel beras nasional. Dalam temuannya, pergerakan dan jalur kartel beras ternyata berpindah-pindah.

Pramono menyatakan pemerintah siap menindaklanjuti temuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) soal adanya para kartel atau pedagang besar komoditas beras di 11 provinsi yang melakukan pengaturan harga secara bersama-sama.

"Pemerintah dengan sungguh-sungguh akan memerangi kartel ini, karena kartel inilah yang membuat harga beras dikontrol bukan oleh government, tetapi oleh para pelaku yang selama ini mendapatkan kenikmatan terhadap keberadaan itu," ujar politisi yang akrab disapa Pram itu di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (17/11).

Karenanya, imbuh Pram, apa yang menjadi temuan KPPU secara sungguh-sungguh akan digunakan untuk pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memotong jalur-jalur yang ada pada kartel itu.

Lihat juga: KPPU Bongkar Jaringan Mafia Beras di 11 Provinsi

"Karena ternyata jalurnya berpindah-pindah ke beberapa propinsi, tapi orientasinya pada perusahaan-perusahaan yang sama, sehingga itu yang kita perangi. Memotong jalur dan memberi ruang yang lebih kepada petani dan juga Bulog, untuk nanti berperan pada pasar beras nasional," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kemudian mengizinkan KPPU untuk merekomendasikan pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang melakukan kartel dan memainkan harga.

“Presiden sangat mendukung upaya-upaya KPPU untuk melakukan penegakan hukum di bidang pangan,” kata Ketua KPPU Syarkawi Rauf.

Syarkawi mengaku telah melakukan pantauan di 11 Provinsi yang menjadi sentra beras nasional di Sumatera, Jawa, sampai Papua. "Hasilnya di setiap provinsi KPPU menemukan adanya 5 (lima) pemain besar yang menentukan harga," katanya.

Dampak dari persekongkolan para pemain besar tersebut, beras menjadi langka di pasaran, dan harganya melonjak tinggi. Syarkawi menegaskan, kalau ada tindakan yang mengarag ke anti persaingan, maka sesuai perundangan yang berlaku KPPU akan melakukan tindakan langsung.

Sesuai arahan Presiden, lanjut Syarkawi, KPPU akan menjatuhkan sanksi administrasi, dan merekomendasikan pencabutan izin usaha perusahaan yang bersangkutan.

Pilihan Redaksi Pemerintah Umumkan Kuota Impor Sapi Hanya Satu Kali di 2016 Pemerintah Izinkan Bulog Impor 10 Ribu Sapi New Zealand KPPU Ragukan Efektivitas Impor Beras untuk Meredam Harga

Sementara terkait komoditas daging, Syarkawi menyebut KPPU tengah menyidangkan 32 perusahaan yang diduga melakukan kartel daging sapi. "Dua bulan ke depan akan ada keputusan resmi dari KPPU mengenai dugaan kartel daging sapi," ujarnya.

Beberapa indikasi dan bukti awal yang ditemukan KPPU, perusahaan-perusahaan lokal yang disidang tersebut diketahui menjalin hubungan dengan perusahaan asing sekaligus bersekongkol untuk menahan pasokan daging sapi hingga sampai ke rumah potong hewan. (gir/gir)