Pemerintah Siap Sodorkan Tanah Negara untuk PKL dan Petani

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mulai memberikan perhatian bagi perekonomian rakyat melalui paket kebijakan ekonomi jilid VII. Setelah dalam enam paket sebelumnya lebih banyak fokus pada nilai tukar rupiah, perpajakan, dan penguatan daya saing industri.

“Pemerintah akan mempercepat dan memberikan kemudahan dalam sertifikasi tanah rakyat sehingga bisa memberi kepastian hak kepada mereka. Ini kaitannya dengan pembangunan ekonomi juga,” jelas Darmin di Istana Kepresidenan, Jumat (4/12).

Mantan Gubernur Bank Indonesia menyebutkan, pemerintah akan mempermudah sertifikasi tanah bagi kelompok masyarakat kecil seperti pedagang kaki lima (PKL), petani dan sebagainya.

Pilihan Redaksi Cegah PHK, Diskon PPh Masuk Paket Kebijakan VII Sore Ini Paket Kebijakan VII Singgung Urusan Investasi, PPh, dan Tanah Fasilitas Diskon PPh 21 Karyawan Berlaku untuk Dua Tahun

“Untuk itu Kementerian Agraria akan mencetak juru-juru ukur dan asisten juru ukur. Karena kalau hanya memakai juru ukur yang ada di Badan Pertanahan Nasional, tidak akan selesai sertifikasinya sampai 20 tahun. Memang belum bisa dipastikan sertifikasi bisa dipersingkat jadi berapa lama, tapi pasti akan lebih cepat,” kata Darmin.

Tanah Negara

Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan menambahkan, pemerintah akan memanfaatkan aset-aset tanah milik negara yang tidak produktif untuk diberikan hak gunanya kepada para petani maupun pedagang kecil untuk berusaha.

“Nantinya ini menjadi akses ekonomi bagi rakyat, dengan cara pemerintah memfasilitasi dan menerbitkan Peraturan Menteri sehingga bisa mendayagunakan tanah negara untuk PKL sampai petani,” kata Ferry.

Menurutnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait yang akan menerbitkan izin penempatan untuk lokasi kios-kios PKL yang resmi.

“Setelah izin dikeluarkan untuk kiosnya, lalu kami keluarkan sertifikat hak huna bangunan (HGB) yang bisa dijadikan agunan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sampai hari ini sudah ada 34 daerah yang berkomitmen dan rencananya akan kami mulai di Banten,” jelas Ferry. (gen)