Pelemahan Harga Minyak Hambat Program Biodiesel
Elisa Valenta Sari | CNN Indonesia
Kamis, 21 Jan 2016 15:46 WIB
Jakarta, CNN Indonesia --
Tutup Selisih
Mengacu hitungan BPDPKS, pada saat harga minyak mentah bertengger di angka US$40 per barel dibutuhkan dana sekitar Rp 9,5 triliun untuk merealisasikan program mandatory.
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memastikan bakal tetap menjalankan program mandatori biodiesel 20 persen (B20), meski saat ini program tersebut dihadapkan pada fenomena penurunan harga minyak dunia dan tantangan mengenai kecukupan dana sawit untuk menalangi perbedaan harga Crude Palm Oil (CPO).
Direktur Utama BPDPKS Bayu Khrisnamurti mengatakan dengan makin besar perbedaan harga CPO dengan minyak mentah dunia maka biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan program mandatory tetap berjalan.
Padahal, ungkap Bayu di lain sisi jajarannya juga harus menjaga harga CPO untuk memberikan keuntungan bagi para petani.
Padahal, ungkap Bayu di lain sisi jajarannya juga harus menjaga harga CPO untuk memberikan keuntungan bagi para petani.
"Penyerapan biodiesel sawit itu telah membantu menjaga stabilitas harga sawit karena sebelum ada program ini harga sawit betul-betul terjun bebas," jelas bayu dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (21/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sedangkan ketika harga minyak anjlok ke level US$20 per barel, kebutuhan dana untuk program mandatory mencapai Rp16,5 triliun.
Sebab, jelas Bayu dalam tiap penurunan harga minyak bumi sebesar US$ 1 per barel dibutuhkan dana tambahan sebesar Rp 350 miliar. Dengan demikian, maka pada setiap kenaikan harga CPO US$ 1 per ton dibutuhkan dana tambahan Rp 38 miliar.
Oleh karenanya, ia berharap pendapatan pungutan mandatory yang ditargetkan mencapai Rp9,5 triliun tahun ini bisa menutup selisih kebutuhan dana menyusul penurunan harga minyak.
"Tapi dengan begitu kami merasa dana sawit cukup aman untuk mendukung program B20 hingga 8-10 bulan kedepan. BPDPKS masih bisa menanggung subsidi hingga Rp 11,9 triliun," cetus Bayu.
Oleh karenanya, ia berharap pendapatan pungutan mandatory yang ditargetkan mencapai Rp9,5 triliun tahun ini bisa menutup selisih kebutuhan dana menyusul penurunan harga minyak.
"Tapi dengan begitu kami merasa dana sawit cukup aman untuk mendukung program B20 hingga 8-10 bulan kedepan. BPDPKS masih bisa menanggung subsidi hingga Rp 11,9 triliun," cetus Bayu.
Sedangkan untuk opsi terakhir, Bayu bilang BPDPKS juga menggantungkan harapan pada dana tak terpakai yang sedianya digunakan untuk kegiatan replanting, pengembangan sumber daya manusia, dan lainnya.
Sehingga, kata dia opsi ini seluruh pos CPO Supporting Fund bisa digunakan seluruhnya untuk subsidi biodiesel.
"Kalau untuk lebih dari itu tentu akan kita bahas mendalam, dan kita cari opsi-opsi yang tidak terlalu berat. Yang terpenting B20 tetap harus jalan," jelasnya.
Sehingga, kata dia opsi ini seluruh pos CPO Supporting Fund bisa digunakan seluruhnya untuk subsidi biodiesel.
"Kalau untuk lebih dari itu tentu akan kita bahas mendalam, dan kita cari opsi-opsi yang tidak terlalu berat. Yang terpenting B20 tetap harus jalan," jelasnya.
Sebagai informasi, realisasi penyerapan biodiesel pada awal tahun ini (1-15 Januari) telah mencapai 107 ribu KL.
Realisasi ini masih jauh dari target 2016 yang ditetapkan yakni 6,93 juta KL untuk non-PSO dan 3,7 KL untuk diserap PT PLN Persero.
(dim/dim)
Realisasi ini masih jauh dari target 2016 yang ditetapkan yakni 6,93 juta KL untuk non-PSO dan 3,7 KL untuk diserap PT PLN Persero.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK