Kementerian BUMN Minta Menhub Jonan Melunak Soal Kereta Cepat

Jakarta, CNN Indonesia -- Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Sahala Lumban Gaol meminta jajaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka ruang negosiasi kepada PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) guna membahas persyaratan mengenai kepemilikan konsesi kereta cepat atau High Speed Rail (HSR) Jakarta-Bandung.

Pasalnya, kementerian yang dipimpin Ignasius Jonan tersebut keberatan jika masa konsesi selama 50 tahun dimulai sejak ditandatanganinya perjanjian konsesi.

“Masa konsesi 50 tahun, saya rasa KCIC (PT Kereta Cepat Indonesia China) mungkin dapat menerima hal tersebut namun kiranya konsesi 50 tahun ini berlaku sejak izin operasinya diberikan,” tutur Sahala dalam konferensi persnya di Jakarta, Kamis (4/2).

Adanya permintaan masa konsensi yang dihitung sejak proyek kereta cepat dioperasikan, Sahala bilang dimaksudkan agar proyek yang diprediksi menelan dana investasi mencapai US$5,5 miliar ini tidak dibebani dari sisi kondisi keuangan.

Sebab katanya, selama masa konstruksi KCIC belum bisa mendapatkan pendapatan.

Sedangkan dalam hitungannya masa konstruksi infrastruktur kereta cepat sendiri bakal memakan waktu sekitar tiga tahun atau beroperasi secara komersial pada 2019.

“Tiga tahun masa konstruksi itu tidak menciptakan pendapatan bagi perusahaan (KCIC) ini. Masih dia (KCIC) membangun. Nanti setelah masa konstruksi sebetulnya baru nanti keluar izin operasi pada saat itulah izin konsesi itu seyogyanya berlaku,” tutur pria yang juga menjabat sebagai Komisaris PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia ini.

Pilihan Redaksi Keuangan Perusahaan Kereta Cepat Bakal Berdarah 10 Tahun Menhub Setuju Pengelolaan Jasa Transportasi Dikuasai Asing Menteri Rini: Operator Kereta Cepat Berhak Dapat Kepastian Menteri Jonan Wajibkan 9 Syarat Operator Kereta Cepat

Ditemui di tempat yang sama, Direktur Utama KCIC Hanggoro Budi Wiryawan meminta pemerintah mengakomodir kepentingan swasta guna mendorong realisasi pembangunan infrastruktur di Tanah Air.

“Kami memohon, Kami berharap, kalau swasta memang mau didorong untuk investasi membantu pemerintah tolong diberikan fasilitas yang wajar. Kami tidak meminta yang berlebihan,” ujarnya.

Menurut Hanggoro, berdasarkan referensi perjanjian konsesi infrastruktur sejenis seperti konsesi jalan tol dan pelabuhan, masa konsesi sewajarnya dimulai sejak berlakunya izin operasi.

Oleh karenanya, ia berharap Kemenhub masih mau bernegosiasi terkait persyaratakan konsesi proyek

“Kalau (masa konsesi) dipotong termasuk pembangunan kami langsung loss itu nanti. Kami mohon masih ada komunikasi (soal persyaratan konsesi),” ujarnya,

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Hermanto Dwiatmoko menegaskan KCIC harus memenuhi sembilan syarat perjanjian konsesi yang diajukan Kemenhub apabila ingin mendapatkan izin konsesi. Bahkan, disebutkan Hermanto, apabila KCIC tidak bisa memenuhi persyaratan konsesi, proyek tersebut tidak bisa berjalan.

“Kalau dia (KCIC) mau jalan harus mengikuti (syarat) itu,” ujarnya. (dim/gen)