Takut Rugi, Pengembang Kereta Cepat Minta 'Eksklusivitas'

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Kereta Cepat Indonesia China meminta pemerintah menjamin kepastian usaha atau ekslusivitas pengoperasian kereta cepat untuk rute Jakarta-Bandung.

Komisaris PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia Sahala Lumban Gaol selaku pemegang 60 persen saham proyek kereta cepat menilai hal yang wajar eksklusivitas tersebut karena pihaknya telah menggelontorkan biaya investasi yang tidak sedikit dalam proyek kereta cepat tersebut.

"Wajar saja karena kita sudah keluar uang banyak, tiba-tiba ada yang bangun proyek serupa berdampingan, ini bagaimana," ucapnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sahala menambahkan, untuk merealisasikan proyek tersebut pihaknya mengklaim akan menggelontorkan investasi sedikitnya Rp70 triliun. Di mana dana tersebut murni dibiayai swasta, tanpa alokasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN).

Pilihan Redaksi Jokowi Panggil Menteri Rini Terkait Kereta Cepat Menteri Jonan Wajibkan 9 Syarat Operator Kereta Cepat Kereta Cepat Tak Menguntungkan Tanpa Pembangunan Kota Transit Terkendala Lahan, Konstruksi Tol Antasari-Depok Baru 25%

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT KCIC Hanggoro Budi Wiryawan mengatakan untuk menjamin kepastian usaha atau eksklusivitas pihaknya meminta pemerintah segera menerbitkan seperangkat payung hukum.

Menurut Hanggoro, kepastian hukum tersebut harus diatur dalam perjanjian konsesi yang saat ini sedang dibahas.

"Enggak bisa semuanya di Perpres, pokoknya kita ingin pemerintah memberikan kepastian hukum, salah satunya di konsesi," tuturnya.

Menyusul permintaan eksklusivitas proyek, Hanggoro berharap pemerintah menolak penawaran yang diajukan pengembang lain yang berminat membangun proyek serupa secara berdampingan, atau berdekatan dengan kereta cepat Jakarta-Bandung. (dim)