Ganjal Pajak Progresif Sawit, Parlemen Perancis Diajak ke RI

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong berencana mengundang perwakilan Parlemen dan Pemerintah Perancis untuk datang ke
Indonesia melakukan observasi langsung ke perkebunan sawit. Upaya ini dilakukan Thomas untuk membatalkan rencana Parlemen Perancis memberlakukan aturan pengenaan pajak progresif untuk produk minyak kelapa sawit dan turunannya yang dipasok dari Indonesia.

Thomas menjelaskan dengan menunjukkan langsung kepada Parlemen dan Pemerintah Perancis, pemerintah ingin menunjukkan bahwa bisnis kelapa sawit di Indonesia tidak hanya dimiliki perusahaan besar. Tetapi juga menjadi sumber pendapatan bagi 16 juta pekerja dan menopang perekonomian rakyat dalam pengentasan kemiskinan.

“Prinsip-prinsip kelapa sawit berkelanjutan juga dilakukan dengan gigih melalui ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil),” ujar Thomas dalam rilis resmi, dikutip Senin (15/2).

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Indonesia menentang dilakukannya amandemen Nomor 367 tentang Peraturan Perundangan mengenai Keanekaragaman Hayati di Perancis yang menyebutkan bahwa produk berbahan baku dari palm oil, palm kernel oil, dan coconut oil akan dikenakan pajak progresif. Rencananya pajak progresif ini akan diterapkan mulai 2017 sebesar 300 euro per ton dan terus
mengalami kenaikan sampai 2020 menjadi 900 euro per ton.

Selain mengundang perwakilan Parlemen dan Pemerintah Perancis ke Indonesia, Thomas juga telah melakukan diplomasi dengan menemui Senator Fraksi Ekologi Prancis Ronan Dantec pada Kamis (11/2) lalu.

“Saya khusus bertemu dengan anggota senat dari Fraksi Ekologi, Senator Ronan Dantec, dan responnya positif,” ungkap Thomas.

Pilihan Redaksi Usul Industri Sawit Tertutup Bagi Asing Kandas di Meja Darmin Indonesia Minta Perancis Batalkan Pajak Impor Minyak Sawit Pemerintah Desak Uni Eropa Bebaskan Tarif Sawit dan Kakao Cegah Subsidi Bengkak, Pemerintah Revisi Formula Biodiesel

Selain itu, Thomas juga melakukan pertemuan dengan Rapporteur RUU Keanekaragaman Hayati Jerome Bignon. Menurutnya, Bignon menegaskan bahwa rencana pemberlakuan pajak secara progresif pada minyak sawit, namun tidak pada minyak bunga matahari dan minyak nabati lainnya, masih dalam tahap pembahasan di parlemen. Draf ini baru akan diputuskan Majelis Nasional Prancis pada Maret 2016.

“Proses pengesahan draf amandemen masih akan melalui beberapa tahapan, di tingkat Komisi Lingkungan Hidup, selanjutnya ke Majelis Nasional. Rentang waktu yang ada akan saya gunakan sebaik-baiknya untuk terus berkomunikasi dan melakukan lobi ke sejumlah pihak, terutama Fraksi Ekologi,” lanjut Thomas.

Thomas berpendapat, pajak progresif bukanlah solusi yang tepat untuk menjaga kepentingan pelestarian lingkungan hidup yang telah menjadi isu utama negara-negara maju di dunia. Ia menilai, informasi tentang minyak kelapa sawit hasil produksi perkebunan di Indonesia perlu diberikan dengan lebih masif kepada pemerintah, parlemen, maupun masyarakat Perancis. (gen)