Perbanas Tolak Danareksa dan Bahana jadi Holding Bank BUMN

Jakarta, CNN Indonesia -- Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas) keberatan dengan keputusan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan menunjuk PT Danareksa dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Bahana PUI) sebagai perusahaan holding bank BUMN mulai 2018 mendatang.

Ketua Umum Perbanas Sigit Pramono menilai pemerintah sebaiknya menunjuk salah satu bank pelat merah yang ada sebagai perusahaan holding bank BUMN lainnya.

“Bukan menunjuk perusahaan non bank, seperti yang diwacanakan Kementerian BUMN. Sebaiknya salah satu bank saja yang ditunjuk, dan yang paling adil mungkin adalah bank yang terbesar yang ditetapkan sebagai holding,” ujar Sigit di Jakarta, Jumat (19/2).

Mantan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) itu mengaku khawatir, jika pemerintah menetapkan induk usaha bank BUMN dari perusahaan non bank maka akan timbul masalah psikologis yang akan berpengaruh kepada kinerja bank BUMN yang mayoritas sahamnya dipegang pemerintah. Selain BNI, pemerintah juga memiliki saham terbesar di PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara Tbk.

"Dari pada ada BUMN lain yang membawahi mereka, secara psikologis dan pengelolaan akan menimbulkan permasalahan yang panjang," ujar Sigit.

Sebelumnya Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo memaparkan rencana pemerintah membentuk holding bank BUMN akan direalisasikan pada 2018. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat ekuitas bank BUMN.

Pilihan Redaksi 2018, Danareksa dan Bahana Berpotensi jadi Induk Bank BUMN Soal Induk Bank BUMN, Danareksa Tunduk Pada Pemegang Saham

"Nanti bank-bank tetap berdiri sendiri tetapi nanti di atasnya ada holding. Jadi seperti investment holding," tutur Gatot, Selasa lalu.

Gatot menilai dua perusahaan bidang keuangan yakni Danareksa dan Bahana memiliki potensi yang besar menjadi induk bank BUMN. Adapun mekanisme penunjukannya akan dilakukan oleh Kementerian BUMN yang saat ini memiliki otoritas melalui saham istimewa seri A Dwi Warna.

“Jadi perusahaan (induk) itu tetap sebagai investment company tetapi Kementerian BUMN punya saham Seri A yang tetap, untuk bisa sampai di bawah (bank BUMN),”ujarnya.

Dia menambahkan, perusahaan induk bank BUMN nantinya akan lebih fokus dalam menyinergikan infrastruktur teknologi (IT-Backbone) operasional perbankan pelat merah. Sebagai contoh, dengan melakukan sinergi anjungan tunai mandiri (ATM) dan mesin electronic data capture (EDC) bank pelat merah.

Selain itu, lanjutnya, induk bank BUMN itu nantinya juga akan menjadi induk perusahaan switching ATM pelat merah. “Switching company itu oleh Bank Indonesia tidak boleh dimiliki oleh perbankan. Oleh karena itu, nanti yang memiliki switching adalah investment holding-nya,” ujarnya. (gen)