Tax Amnesty Terancam, Pemerintah Andalkan SILPA

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah berencana menggunakan sisa anggaran tahun lalu guna mengantisipasai defisit anggaran akibat adanya ancaman kebijakan pengampunan pajak digagalkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro mengatakan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015 menghasilkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 26,1 triliun.

Dari total tersebut, sekitar Rp20 triliun bersifat cair sementara sisanya tidak. Hal itu karena dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU). Bambang mengatakan SILPA sebanyak lebih dari Rp20 triliun tersebut akan dimanfaatkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016 khususnya untuk mengakomodasi pembiayaan tahun ini.

Hal itu dilakukan mengingat saat ini ancaman pelebaran defisit anggaran ada di depan mata.

"Kita kan masih punya sisa kas tahun lalu Rp20 triliun dari SILPA. Nah itu mau kami pakai untuk pembiayaan. Jadi kami bisa menambal defisit sampai Rp20 triliun tanpa harus menambah utang," kata Bambang di Jakarta, Senin (29/2).

Pemerintah sendiri saat ini tengah membahas opsi pemotongan anggaran belanja dalam APBNP 2016. Opsi tersebut bisa diambil jika nantinya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak tidak kunjung disahkan oleh parlemen.

Bambang mengatakan pemotongan belanja nantinya akan dilakukan secara merata baik untuk porsi belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) maupun non K/L.

"Intinya kami ingin melihat pada APBN yang realistis. Kalau memang dibutuhkan pemangkasan kami lakukan pemangkasan. Tapi kalau ada sumber pendapatan yang bisa mengurangi pemangkasan ya kami pergunakan.

Pilihan Redaksi Menkeu: Setoran Pajak MInus Rp290 T jika Tax Amnesty Gagal Tax Amnesty Diganjal DPR, Menkeu Ancam Potong Belanja 15 Tahun Tak Layak, Pemerintah-Swasta Garap Proyek Palapa

Menurutnya, dengan atau tanpa tax amnesty pemerintah tetap akan mengajukan pembahasan APBNP 2016 di bulan Juli. Bulan tersebut dinilai tepat mengingat pada umumnya pemerintah harus menunggu realisasi APBN pada paruh tahun pertama, baru kemudian dapat mengajukan APBNP.

"Logikanya adalah bulan Juli. Jadi kami sebetulnya ingin kembali ke waktu yang regular," katanya. (gir)