Hal ini diungkapkannya menyusul instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar perusahaan-perusahaan pelat merah membentuk holding untuk dapat mengembangkan bisnisnya.
"Lead holding-nya Pertamina. Targetnya (rampung) tahun ini," ujar Rini di kantornya, kemarin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di mana sektor yang diminta untuk dikelompokkan bergerak di sektor konstruksi, pertambangan, perumahan, perbankan, energi dan jalan tol.
"Presiden memberikan arahan agar konsep holding ini dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan sinergi dan membuat BUMN itu menjadi lebih gesit dan tidak terbebani dari hal-hal yang non profit. Dalam jangka panjang akan menjadi kekuatan besar seperti Temasek di Singapura atau negara lainnya," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung menirukan pernyataan Jokowi.
Pada kesempatan berbeda, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius K. Ro berpandangan bahwa rencana pembentukkan holding BUMN sektor energi akan terhambat oleh wacana pembentukan badan penyangga gas bumi nasional (agregator gas) yang dilontarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Sebab, saat ini terdapat dua pemain besar di sektor distribusi dan transmisi gas bumi. Di mana dua pemain yang dimaksud ialah PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan PT Pertamina Gas (Pertagas) yang sejatinya diketahui saling bersaing meski sama-sama merupakan BUMN.
Untuk itu, Aloysius bilang Kementerian BUMN akan intens berkoordinasi guna menyelesaikan masalah tersebut.
“Begini, kalau berandai-andai Pertagas dilebur ke PGN apakah mereka (PGN) tetap keberatan Pertamina jadi lead holding energi? Nanti kita lihat saja karena kita juga harus menghormati mereka yang listing," tutur Aloysius. (gen)