Dirjen Pajak Bentuk Direktorat Intelijen Berbekal Ilmu Polisi
Elisa Valenta Sari | CNN Indonesia
Rabu, 02 Mar 2016 08:29 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktorat Jenderal Pajak membentuk dua unit organisasi baru setingkat eselon II guna mengejar potensi pajak yang selama ini parkir di luar negeri. Dua unit tersebut antara lain Direktorat Perpajakan Internasional dan Direktorat Intelijen Perpajakan.
Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan pembentukan dua unit direktorat tersebut merupakan bagian dari upaya berburu penerimaan negara berbasis dukungan data.
"Potensi pajak itu ada dimana saja, ada kapan saja dan siapa saja punya," ujar Ken di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, kemarin.
Ia mengatakan restrukturisasi organisasi ini sekaligus meningkatkan kapasitas organisasi dalam menghadapi era keterbukaan data perbankan melaui sistem Automatic Exchange of Information (AEoI) yang akan mulai berlaku 2018 mendatang. Serta sebagai bentuk persiapan pembentukan kelembagaan baru Direktorat Jenderal Pajak di 2018 nanti.
Direktorat Perpajakan Internasional merupakan transformasi dari Subdirektorat Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional yang sebelumnya berada di bawah Direktorat Perpajakan II.
Direktorat yang baru ini terdiri atas tiga subdirektorat yaitu subdirektorat Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional, Subdirektorat Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional (Mutual Agreement Procedures dan Advance Pricing Agreement) serta Subdirektorat Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional (Exchange of Information).
Sementara Direktorat Intelijen Perpajakan yang juga akan dibentuk memiliki tugas dan fungsi di bidang penegakan hukum pidana perpajakan yang meliputi Subdirektorat Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Subdirektorat Penyidikan dan satu Subdirektorat baru yaitu Subdirektorat Forensik dan Barang Bukti yang melaksanakan fungsi terkait dengan forensik digital perpajakan dan pengelolaan barang bukti dan tahanan.
Pembentukan Direktorat Intelijen Perpajakan merupakan tindak lanjut dari kerjasama yang dibuat Kementerian Keuangan dengan Kepolisian Republik Indonesia pada 19 Januari 2016 lalu.
Ketika itu, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti telah sepakat untuk melatih dan membekali fiskus sejumlah ilmu intelijen yang selama ini diterapkan oleh Kepolisian.
"Di era modern makin canggih, kejahatan juga semakin canggih. Kalau pegawai pajak masih berdasarkan ilmu masa lalu, kita bisa kehilangan penerimaan negara," jelas Bambang.
Bambang menyebut selama ini fiskus selalu diintimidasi oleh wajib pajak (WP) potensial yang mengaku memiliki perlindungan keamanan dari oknum polisi pada saat menagih pajak. Intimidasi tersebut dirasakan meningkat seiring dengan tingginya upaya DJP melakukan intensifikasi pemungutan pajak.
"Di masa lalu fiskus berhadapan dengan preman dari WP, mengancam petugas pajak. Pada saat itu, petugas pajak tidak punya backing," ujar Bambang.
Maraknya intimidasi dan ancaman yang dilakukan oleh WP itu juga diakui oleh Kapolri. Badrodin menyebut sejak 2012, Kemenkeu dan Kepolisian telah menjalin kerjasama perlindungan dan pengawalan fiskus dalam nota kesepahaman bersama (MoU).
Namun tingkat dan modus kejahatan pajak semakin canggih seiring berjalannya waktu. Hal itu karena menurutnya banyak WP di Indonesia yang belum patuh dan menyadari manfaat pajak bagi sebuah negara.
"Selama ini berjalan cukup baik dalam penagihan pajak. Namun banyak pengusaha pengusaha kita yang bandel, menunggak pajak, kalau dengan pendekatan biasa saja tidak bisa. Oleh karena itu MoU diperpanjang dengan kesepakatan mengajarkan ilmu intelijen,” ujar Badrodin. (gen)
Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan pembentukan dua unit direktorat tersebut merupakan bagian dari upaya berburu penerimaan negara berbasis dukungan data.
"Potensi pajak itu ada dimana saja, ada kapan saja dan siapa saja punya," ujar Ken di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, kemarin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Direktorat Perpajakan Internasional merupakan transformasi dari Subdirektorat Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional yang sebelumnya berada di bawah Direktorat Perpajakan II.
Sementara Direktorat Intelijen Perpajakan yang juga akan dibentuk memiliki tugas dan fungsi di bidang penegakan hukum pidana perpajakan yang meliputi Subdirektorat Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Subdirektorat Penyidikan dan satu Subdirektorat baru yaitu Subdirektorat Forensik dan Barang Bukti yang melaksanakan fungsi terkait dengan forensik digital perpajakan dan pengelolaan barang bukti dan tahanan.
Ketika itu, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti telah sepakat untuk melatih dan membekali fiskus sejumlah ilmu intelijen yang selama ini diterapkan oleh Kepolisian.
"Di era modern makin canggih, kejahatan juga semakin canggih. Kalau pegawai pajak masih berdasarkan ilmu masa lalu, kita bisa kehilangan penerimaan negara," jelas Bambang.
Bambang menyebut selama ini fiskus selalu diintimidasi oleh wajib pajak (WP) potensial yang mengaku memiliki perlindungan keamanan dari oknum polisi pada saat menagih pajak. Intimidasi tersebut dirasakan meningkat seiring dengan tingginya upaya DJP melakukan intensifikasi pemungutan pajak.
"Di masa lalu fiskus berhadapan dengan preman dari WP, mengancam petugas pajak. Pada saat itu, petugas pajak tidak punya backing," ujar Bambang.
Maraknya intimidasi dan ancaman yang dilakukan oleh WP itu juga diakui oleh Kapolri. Badrodin menyebut sejak 2012, Kemenkeu dan Kepolisian telah menjalin kerjasama perlindungan dan pengawalan fiskus dalam nota kesepahaman bersama (MoU).
Namun tingkat dan modus kejahatan pajak semakin canggih seiring berjalannya waktu. Hal itu karena menurutnya banyak WP di Indonesia yang belum patuh dan menyadari manfaat pajak bagi sebuah negara.
"Selama ini berjalan cukup baik dalam penagihan pajak. Namun banyak pengusaha pengusaha kita yang bandel, menunggak pajak, kalau dengan pendekatan biasa saja tidak bisa. Oleh karena itu MoU diperpanjang dengan kesepakatan mengajarkan ilmu intelijen,” ujar Badrodin. (gen)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK