Ekonomi Keuangan

Ketua DPR Jamin UU Tax Amnesty Disahkan Sebelum Revisi APBN

Abi Sarwanto | CNN Indonesia
Kamis, 03 Mar 2016 10:07 WIB
Ketua DPR Jamin UU Tax Amnesty Disahkan Sebelum Revisi APBN
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin. (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPR Ade Komarudin memastikan rancangan undang-undang Pengampunan Pajak (RUU Tax Amnesty) akan dibahas usai masa reses atau awal April mendatang.

Ade memastikan itu agar proses revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 tidak terganggu.

"Iya (RUU Tax Amnesty) pasti dibahas, dan itu tidak akan mengganggu jadwal pembahasan APBNP. APBNP Insya Allah sehat, Insya Allah aman dan itu pembahasan setelah reses," kata Ade di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ade menjelaskan, pembahasan revisi APBN 2016 akan mulai dibahas Badan Anggaran DPR dan pemerintah pada bulan Juni. Sehingga, dia menilai masih cukup waktu untuk membahas RUU Tax Amnesty.

Pilihan Redaksi
Politikus Partai Golkar itu enggan mengomentari jika RUU Tax Amnesty baru akan disahkan setelah pembahasan APBNP selesai, karena masih ada penolakan dari berbagai fraksi. Menurutnya, penolakan merupakan hal wajar.

"Harus ada yang menolak, masa setuju semua? Bahaya juga. Kalau parlemen setuju semua bagaimana? Yang penting hasilnya setuju," ucap Ade.

Ade menjamin tax amnesty diluluskan parlemen sehingga pemerintah tak perlu memangkas alokasi anggaran belanja untuk program-program pemerintah non prioritas, seperti yang dikemukakan Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro.

"RUU Tax Amnesty dibahas dan Insya Allah selesai sebelum APBNP," ujar Ade.

Sebelumnya, Pemerintah berencana menggunakan sisa anggaran tahun lalu guna mengantisipasai defisit anggaran akibat adanya ancaman kebijakan pengampunan pajak digagalkan oleh DPR.

Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro mengatakan realisasi APBNP 2015 menghasilkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 26,1 triliun. Bambang mengatakan SILPA sebanyak lebih dari Rp20 triliun tersebut akan dimanfaatkan dalam APBNP 2016 khususnya untuk mengakomodasi pembiayaan tahun ini. (ags)