Jakarta, CNN Indonesia --
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan Indonesia tak akan terburu-buru memutuskan bergabung dengan kemitraan negara-negara di kawasan Pasifik atau Trans Pacific Partnership (TPP).Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Internasional Bappenas Amalia Adininggar Widyasari mengatakan pemerintah akan lebih dulu melakukan kajian mendalam sebelum memutuskan bergabung dengan TPP.
"Secara umum kan bisa saja ngomong (bergabung), tapi kan kita tidak tahu detil. Ada 30 bidang yang harus kita komitmenkan. Kajian yang komprehensif jadi syarat mutlak," ujar Amalia saat diskusi dengan wartawan di Kantor Pusat Bappenas, Jakarta, Jumat (4/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Amalia mengungkapkan, pemerintah sendiri tengah berkonsolidasi di lintas kementerian dengan menyiapkan strategi apabila rencana bergabung dengan TPP terealisasi.Ini mengingat TPP memiliki karakteristik berbeda dibandingkan perjanjian komprehensif lainnya, seperti FTA di Uni Eropa (EFTA).
Sementara konsep EFTA, kata dia lebih banyak berfokus pada perdagangan dan investasi seperti penurunan tarif dan sebagainya.
SedangkanTPP lebih fokus kepada kepatuhan aturan atau regulatory compliance.
"Nantinya kan lebih banyak pembahasan tentang regulasi dan Indonesia harus siap kalau nanti kita memutuskan untuk masuk," kata Amalia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat pada pertengahan Februari lalu, tidak terkait dengan TPP.
Pada saat kunjungannya ke Washington D.C. pada Oktober 2015, Jokowi menyampaikan kepada Presiden AS Barack Obama bahwa Indonesia bermaksud akan bergabung dengan TPP.
Namun, ia menegaskan untuk bergabung dengan TPP memerlukan sebuah proses yang panjang, bisa mencapai dua hingga tiga tahun ke depan.
Presiden juga menggarisbawahi hal-hal terpenting yakni perlunya kehati-hatian dalam mengkalkulasi atau menghitung untung rugi bergabung dalam TPP dengan mengedepankan kepentingan nasional Indonesia yang semua masih dalam proses.
(dim/dim)