Jakarta, CNN Indonesia -- Operator Blok Masela, Inpex Corporation menyatakan belum akan merevisi rencana pengembangan (Plan of Development/PoD) fasilitas pengolahan Liquified Natural Gas (LNG) Blok Masela pasca pemerintah memilih pengembangan Masela dilakukan di darat (
onshore).
Manajer Communication and Relation Inpex, Usman Slamet mengatakan PoD yang telah diajukan sebelumnya tentu akan dikembalikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ia melanjutkan, Inpex rela jika pengajuan PoD itu dikembalikan setelah pemerintah memilih skema
onshore.
"Kami belum bisa mengatakan revisi PoD karena kita belum terima secara resmi pengumuman dari pemerintah," jelas Usman melalui sambungan telepon, Rabu (23/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sampai sejauh ini, tambahnya, belum ada pemberitahuan resmi kepada Inpex terkait hasil keputusan pemerintah. Namun, ia berjanji perusahaan akan memberi keterangan secara resmi terkait kemungkinan revisi skema PoD fasilitas LNG blok Masela di darat.
"Saya belum berani banyak bicara. Secara resmi nanti akan disampaikan," terangnya.
Senada dengan Inpex, Shell Upstream Overseas Services Ltd selaku pemegang 35 persen hak partisipasi (Participating Interest) di blok Masela, juga belum mendapatkan informasi resmi terkait keputusan pemerintah tersebut. Maka dari itu, perusahaan masih belum tahu apakah akan segera merevisi PoD menjadi onshore, sesuai keinginan pemerintah.
"Kami belum bisa berkomentar karena masih menunggu keputusan resmi revisi PoD yang telah diajukan dari pemerintah indonesia baik Menteri ESDM maupun badan lainnya yang berwenang," ujar General Manager External Relations Shell Indonesia, Haviez Gautama melalui sambungan telepon.
Sebagai informasi, revisi PoD Inpex di Blok Masela telah diajukan sejak tahun 2014, di mana perusahaan sendiri meminta penambahan kapasitas FLNG dari 2,5 MTPA menjadi 7,5 MTPA.
Beberapa saat yang lalu, Presiden Joko Widodo memutuskan pengembangan Blok Masela dilakukan di darat. Pasalnya, hal itu dinilai memiliki dampak yang lebih besar bagi masyarakat.
"Setelah melalui banyak pertimbangan yang masuk dan input yang diberikan kepada saya, ini adalah proyek jangka panjang, tidak hanya setahun, dua tahun, tapi belasan tahun. Proyek ini juga menyangkut ratusan triliun rupiah. Oleh sebab itu, dari kalkulasi perhitungan, kami putuskan dibangun di darat,” ujarnya di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (23/3).
(gir)