Berat Sebelah Soal Masela, Jokowi Didesak 'Semprit' SKK Migas
Diemas Kresna Duta | CNN Indonesia
Kamis, 17 Mar 2016 15:56 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah pengamat energi nasional mendesak Presiden Joko Widodo segera memberi peringatan dan sanksi kepada Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Amien Sunaryadi.
Wacana pemberian sanksi dilontarkan menyusul sikap Amien dan jajarannya yang dinilai cenderung membela kepentingan Inpex Corporation dan Shell Upstream Overseas Service selaku kontraktor Blok Masela.
"Kepala SKK Migas mengungkap tentang potensi terjadinya downsizing personil dan layoff karyawan oleh Inpex, reposisi karyawan oleh Shell, serta tertundanya investasi selama 2 tahun jika POD Blok Masela tidak segera disetujui Presiden Jokowi. Dengan latar belakang informasi tersebut, SKK Migas tampaknya telah bertindak lebih menyuarakan kepentingan kontrator Blok Masela dibanding kepentingan negara dan rakyat yang seharusnya dilindungi dan diperjuangkan oleh SKK Migas," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara di Jakarta, Kamis (17/3)
Seperti diketahui, tadi malam (16/3) Amien menggelar konfrensi pers secara mendadak guna menginformasikan ihwal perkembangan teranyar dari pengembangan blok Masela.
Dalam pernyataannya, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini mengatakan seiring dengan lambatnya pemerintah memutuskan skema pengembangan Blok Masela, Inpex dan Shell berencana melakukan downsizing sekaligus merumahkannya hingga 40 persen.
Tak cuma itu, Amien mengungkapkan jika keputusan pengembangan Blok Masela diambil saat ini dengan opsi pengembangan berbentuk Offshore (FLNG) atau sesuai rekomendasi SKK Migas maka akan terjadi kemunduran mengenai waktu investasi.
Di mana pelaksanaan investasi sendiri diperkirakan baru akan dimulai pada 2020, mundur 2 tahun dari jadwal sebelumnya di 2018.
“SKK Migas mengkhawatirkan bahwa hal ini akan menimbulkan lay off. Dan jadwal FID (Final Investment Decision) proyek Masela yang bernilai investasi lebih dari US$14 miliar akan mundur kurang lebih 2 tahun yaitu ke akhir tahun 2020,” tutur Amien.
Wacana pemberian sanksi dilontarkan menyusul sikap Amien dan jajarannya yang dinilai cenderung membela kepentingan Inpex Corporation dan Shell Upstream Overseas Service selaku kontraktor Blok Masela.
"Kepala SKK Migas mengungkap tentang potensi terjadinya downsizing personil dan layoff karyawan oleh Inpex, reposisi karyawan oleh Shell, serta tertundanya investasi selama 2 tahun jika POD Blok Masela tidak segera disetujui Presiden Jokowi. Dengan latar belakang informasi tersebut, SKK Migas tampaknya telah bertindak lebih menyuarakan kepentingan kontrator Blok Masela dibanding kepentingan negara dan rakyat yang seharusnya dilindungi dan diperjuangkan oleh SKK Migas," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara di Jakarta, Kamis (17/3)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seperti diketahui, tadi malam (16/3) Amien menggelar konfrensi pers secara mendadak guna menginformasikan ihwal perkembangan teranyar dari pengembangan blok Masela.
Dalam pernyataannya, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini mengatakan seiring dengan lambatnya pemerintah memutuskan skema pengembangan Blok Masela, Inpex dan Shell berencana melakukan downsizing sekaligus merumahkannya hingga 40 persen.
Di mana pelaksanaan investasi sendiri diperkirakan baru akan dimulai pada 2020, mundur 2 tahun dari jadwal sebelumnya di 2018.
“SKK Migas mengkhawatirkan bahwa hal ini akan menimbulkan lay off. Dan jadwal FID (Final Investment Decision) proyek Masela yang bernilai investasi lebih dari US$14 miliar akan mundur kurang lebih 2 tahun yaitu ke akhir tahun 2020,” tutur Amien.
Menanggapi sikap tersebut, Marwan berpendapat SKK Migas telah melakukan intervensi dan hal yang dinilai tak lazim sebagai regulator hulu migas nasional.
"Sehingga tertangkap kesan bahwa SKK Migas telah bertindak diluar kelaziman, memaksakan kehendak, dan melanggar tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang mewakili pemerintah dalam pelaksanaan aspek-aspek kontraktual dan pengawasan kontrak-kontrak migas. Padahal di sisi lain, Pemerintah RI sendiri memiliki prosedur pengambilan keputusan yang harus diikuti dan dipatuhi melalui proses yang prudent dan akuntabel, serta diatur dalam UU atau peraturan, sehingga prosedur tersebut menghasilkan keputusan yang sesuai dengan kepentingan negara dan rakyat," tegas Marwan.
Pada kesempatan berbeda, pengamat energi dari Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman berpandangan terdapat agenda tersebunyi di balik penyataan Amien yang seolah-olah menjadikan Presiden sebagai penyebab molornya penetapan skema pengembangan Blok Masela.
"Padahal kalau menurut Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2013 turunan dari UU Migas No. 22 tahun 2001 kewenangan penetapan PoD itu ada di tangan SKK dengan persetujuan Menteri ESDM. Tanpa harus menyeret nyeret Presiden ke ranah hal yang sangat teknis. Kalau pun muncul perdebatan pro dan kontra soal yang paling menguntungkan bagi negara adalah sebaiknya SKK Migas bisa saja dengan kewenangannya memutuskan bahwa Inpex untuk segera melakukan tender FEED yang transparan dan bebas dari konflik kepentingan," cetus Yusri.
(dim)
"Sehingga tertangkap kesan bahwa SKK Migas telah bertindak diluar kelaziman, memaksakan kehendak, dan melanggar tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang mewakili pemerintah dalam pelaksanaan aspek-aspek kontraktual dan pengawasan kontrak-kontrak migas. Padahal di sisi lain, Pemerintah RI sendiri memiliki prosedur pengambilan keputusan yang harus diikuti dan dipatuhi melalui proses yang prudent dan akuntabel, serta diatur dalam UU atau peraturan, sehingga prosedur tersebut menghasilkan keputusan yang sesuai dengan kepentingan negara dan rakyat," tegas Marwan.
"Padahal kalau menurut Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2013 turunan dari UU Migas No. 22 tahun 2001 kewenangan penetapan PoD itu ada di tangan SKK dengan persetujuan Menteri ESDM. Tanpa harus menyeret nyeret Presiden ke ranah hal yang sangat teknis. Kalau pun muncul perdebatan pro dan kontra soal yang paling menguntungkan bagi negara adalah sebaiknya SKK Migas bisa saja dengan kewenangannya memutuskan bahwa Inpex untuk segera melakukan tender FEED yang transparan dan bebas dari konflik kepentingan," cetus Yusri.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK