Pertamina Lempar Wacana Pengenaan Cukai di BBM

Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana pemerintah menggenjot angka pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia memasuki babak baru.

Usai melempar wacana mengenai penghimpunan Dana Ketahanan Energi (DKE) yang akan dibahas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016, kini giliran PT Pertamina (Persero) menyodorkan opsi perihal adanya pungutan cukai untuk setiap liter bahan bakar minyak (BBM) yang dilego ke masyarakat.

"Ada dasar‎ hukum yang memungkinkan yakni UU Lingkungan Hidup. BBM itu di negara-negara maju kena environment tax," ujar Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang di Jakarta, Selasa (29/3).

Bambang mengungkapkan, wacana pengenaan cukai pada setiap liter penjualan BBM ke masyarakat bukan lah 'barang baru'.

Sebab, di beberapa negara maju telah menerapkan pungutan tersebut dalam rangka meningkatkan angka pemanfaatan EBT.

Adapun konsekuensi dari pengenaan cukai sendiri akan berdampak pada bertambahnya harga jual BBM yang dilego ke masyarakat.

"Memang bisa begitu. Pengenaan environment tax itu untuk mendorong masyarakat pindah ke energi baru dan terbarukan, karena EBT tidak kena tax," imbuh Bambang.

Selain mendorong pemanfaatan EBT, Bambang bilang pengenaan cukai juga merupakan salah satu cara yang harus ditempuh pemerintah bersama Pertamina menyusul lambatnya upaya konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG).

"Agak sulit kita mendorong orang ke gas, sementara perbedaan harganya enggak terlalu jauh. Kita jual BBM Rp 3.500 per lsp, V-Gas Rp 5.100 per lsp, dengan BBM murah bedanya enggak banyak. Kalau ada tax kita berharap BBM jadi lebih tinggi lagi," tuturnya.

Pilihan Redaksi Menteri ESDM Usul Subsidi Energi 2016 Dipangkas Rp16 Triliun Jaga Inflasi, Pemerintah Siapkan Formula Baru Harga BBM Pertamina Turunkan Harga Pertamax Cs Rp200 Awal Bulan Depan

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat, Dito Ganinduto mengaku belum mendengar ihwal adanya wacana pengenaan cukai pada BBM.

Oleh karenanya ia meminta pemerintah dan Pertamina berkoordinasi dengan DPR mengenai wacana ini.

"Saya belum dengar. Kalau soal cukai, kan sekarang ada PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor)," kata Dito. (gir)