HIPMI: Pemda Jangan Remehkan Investasi UMKM

ANTARA, CNN Indonesia | Senin, 09/05/2016 11:25 WIB
HIPMI: Pemda Jangan Remehkan Investasi UMKM Kontribusi UMKM terhadap investasi nasional mencapai 50 persen per tahun. UMKM juga mampu menyerap angkatan kerja hingga 97 persen. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari).
Jakarta, CNN Indonesia -- Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengimbau agar pemerintah daerah tidak menganggap remeh investasi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan mengultuskan investasi dari perusahaan kelas kakap.

"Secara agregat, peran UMKM stabil tapi signifikan. Ini yang tidak boleh kita pandang sebelah mata," ujar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Hipmi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (9/5).


Menurut Bahlil, berdasarkan data yang diperolehnya, kontribusi UMKM terhadap investasi nasional mencapai 50 persen per tahun. UMKM bahkan mampu menyerap angkatan kerja hingga 97 persen dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) rata-rata di atas 50 persen.


"Karpet merah itu tidak hanya untuk usaha-usaha skala besar saja. Ada banyak peluang investasi menarik di UMKM," tutur dia.

Sebelumnya, pemerintah daerah didorong untuk memperbanyak berbagai program fasilitasi pemasaran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk pengembangan dan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.


"Pemerintah daerah harus memfasilitasi sektor pemasaran UKM dengan membuat pameran, workshop dan membuat promosi kerajinan rakyat daerah," imbuh Zulkifli Hasan, Ketua MPR RI.

Pasalnya, dia menilai, masalah pemasaran, disamping persoalan modal, merupakan masalah-masalah klasik yang kerap ditemui sentra-sentra kerajinan rakyat.

Permasalahan tersebut, lanjutnya, merupakan hal yang harus menjadi perhatian kepala daerah dan anggota dewan baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Pemerintah daerah harus mengupayakan pertemuan antara penjual dan pembeli kerajinan. Pemerintah daerah juga bisa membeli produk kerajinan untuk kepentingan daerah misal untuk taman-taman atau interior dan eksterior bangunan pemda," katanya.

Zulkifli menegaskan, pemerintah daerah harus melakukan itu karena rakyat berdaulat dan jangan sampai bila telah terpilih kemudian melupakan rakyat karena hal itu dinilai sama saja dengan berkhianat kepada rakyat.

Irfan Wahid, Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) mengungkapkan, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional.

"Dari 125 juta tenaga kerja yang ada saat ini, 118 juta orang di antaranya berasal dari sektor UMKM," terang dia.

Irfan menjelaskan UMKM yang berkembang di Indonesia sebagian besar bergerak dalam usaha kreativitas atau kerajinan. Namun, UMKM masih menghadapi kendala untuk bisa maju dan berkembang seperti masalah minimnya permodalan dan jaringan pemasaran. (bir/bir)


ARTIKEL TERKAIT