Menkeu Usul Pembentukan Badan Pengelola Aset Wakaf RI

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai Pemerintah Indonesia masih perlu memperbaiki pengelolaan aset wakaf secara efektif sehingga bisa menjadi penerimaan tambahan bagi negara. Pasalnya, sebagian besar aset wakaf di Indonesia masih banyak yang menganggur (idle).

“Hingga hari ini, tanah wakaf yang terdaftar di Indonesia itu luasnya 1.400 kilometer persegi dengan nilai pasar diperkirakan setara dengan US$60 miliar (setara Rp798 triliun) tapi kebanyakan masih menganggur,” tutur Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro saat menghadiri Sidang Tahunan Grup Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank/ IDB) ke-41 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (16/5).

Padahal, menurut Bambang, apabila aset wakaf itu bisa dikelola dengan optimal, hal itu akan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan sosial.

Wakaf, lanjut Bambang, bisa berperan sebagai mekanisme untuk melembagakan kegiatan amal. Mekanisme wakaf memiliki legalitas terpisah dari pengelolanya sehingga cocok untuk dibuat suatu lembaga non-profit yang mengumpulkan suatu aset komunitas.

Pilihan Redaksi Berharap Naik Peringkat, Jokowi Janjikan Perbaikan ke S&P Neraca Pembayaran Defisit, Menkeu Ngotot Terapkan Tax Amnesty Menkeu Andalkan Sukuk untuk Tutup Defisit Tahun Ini

“Dengan menciptakan pengelola aset komunitas, wakaf memiliki potensi untik menciptakan suatu entitas non-profit yang bisa dipergunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sosial lain di komunitas muslim,” ujarnya.

Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) itu menilai, apabila wakaf bisa dikelola secara maksimal maka peranannya bisa setara dengan sektor keuangan syariah berbasis sosial lain seperti zakat dan sadaqoh.

Ketiga sektor keuangan itu bisa menopang tercapainya Target Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG) 2030 yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan dan melawan ketimpangan dan ketidakadilan serta perubahan iklim.

“Merujuk pada Laporan Keuangan Sosial Syariah 2014 yang dirilis oleh IDB, dalam menghadapi besarnya kemiskiran di antara umat muslim di Asia Selatan dan Tenggara, peranan keuangan sosial syariah asumsinya sangat signifikan,” ujarnya. (gen)